<![CDATA[Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah Sumatera yang memiliki tingkat kerentanan bencana tinggi dan berulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana hidrometeorologi serta implikasinya terhadap perlindungan masyarakat dan tata kelola kebencanaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta prinsip good governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum akuntabilitas telah diatur secara normatif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan respons, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran, serta rendahnya transparansi dalam pengelolaan bantuan bencana. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya perlindungan masyarakat terdampak bencana. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan penanggulangan bencana yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Kata Kunci : Akuntabilitas, Pemerintah Daerah, Bencana Hidrometeorologi, Perlindungan Masyarakat, Sumatera.]]>
