<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Enterprise Risk Management (ERM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan kerangka ISO 31000:2018 sebagai acuan utama, serta menganalisis pengaruh pengaduan masyarakat yang berulang terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara terhadap pejabat pengelola risiko serta unit layanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ERM di DPMPTSP telah berjalan pada tahap risk aware, di mana proses identifikasi dan analisis risiko sudah dilakukan, Namun tahapan evaluasi, mitigasi, dan pemantauan risiko masih belum terintegrasi secara menyeluruh di seluruh unit kerja. Salah satu temuan penting adalah belum dimanfaatkannya data pengaduan masyarakat, khususnya pengaduan berulang, sebagai sumber informasi risiko reputasi dan operasional. Pengaduan tersebut masih dikelola secara administratif dan belum dikategorikan sebagai indikator risiko yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi maupun kualitas pelayanan publik. Evaluasi berdasarkan prinsip dan proses ISO 31000:2018 menunjukkan bahwa aspek kepemimpinan, tata kelola risiko, dan integrasi sistem masih menjadi area yang perlu diperkuat. Tidak adanya integrasi data pengaduan dalam siklus manajemen risiko menyebabkan proses mitigasi risiko reputasi tidak dilakukan secara sistemik, sehingga potensi risiko yang sama dapat terus berulang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaduan berulang memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi manajemen risiko, karena mencerminkan adanya risiko laten yang belum teridentifikasi dan tertangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi manajemen risiko yang komprehensif dengan mengadopsi kerangka ISO 31000:2018, memperkuat peran pimpinan dalam pengawasan risiko, serta mengintegrasikan sistem pengaduan publik sebagai bagian dari proses identifikasi dan analisis risiko organisasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan (risk maturity level) DPMPTSP dari risk aware menuju risk managed, serta memperkuat tata kelola pelayanan publik yang adaptif dan berkelanjutan.]]>
