<![CDATA[Perkembangan ekonomi digital telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PMSE) yang bersifat lintas batas dan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perpajakan nasional, khususnya terkait pemungutan pajak atas transaksi digital. Pemerintah Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas PMSE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi PMSE serta mengkaji pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas transaksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak PMSE dalam UU HPP telah memberikan dasar hukum yang kuat dan adaptif terhadap ekonomi digital. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pengawasan transaksi lintas negara, perbedaan kapasitas teknologi pelaku usaha, serta potensi ketidakpatuhan pajak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan kerja sama internasional guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak PMSE. Kata Kunci: Pajak Digital, PMSE, PPN, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.]]>
