<![CDATA[Abstract. Divorce often results in legal consequences, including child custody determination. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) and Pasal 14 Undang-Undang (UU) Number 35 of 2014 concerning Child Protection mandate that custody rights for children who are not yet mumayiz are prioritized for the mother, based on the child's best interests. However, the Decision of the Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA) Number 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg upheld the revocation of custody from the mother to the father, even though the child was not yet mumayiz. This study analyzes the alignment of this Decision with Pasal 105 KHI and Pasal 14 UU Number 35 of 2014. Using a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach and case approach), data was collected through interviews and literature studies. The results indicate that the judge's considerations included the mother's failure to file for custody and her employment in a nightclub, which was deemed to potentially affect the child's upbringing. This decision requires further analysis regarding its consistency and potential deviation from legal provisions that prioritize the mother and the child's best interests. Abstrak. Perceraian sering menimbulkan akibat hukum, termasuk penentuan hak asuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan hak asuh anak belum mumayiz diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menguatkan pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah, meski anak belum mumayiz. Penelitian ini menganalisis keselarasan Putusan tersebut dengan Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach dan case approach), data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya, putusan hakim mempertimbangkan ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh serta pekerjaan ibu di tempat hiburan malam yang dinilai berpotensi mempengaruhi pola asuh anak. Putusan ini memerlukan analisis lanjut mengenai keselarasan dan potensi penyimpangannya dari ketentuan hukum yang mengedepankan prioritas ibu dan kepentingan terbaik anak.]]>
