<![CDATA[Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah merupakan isu ekologis, sosial, budaya, dan kebijakan publik yang kompleks. Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam penerapannya cenderung bersifat top-down dengan menekankan pada larangan total pembakaran lahan serta penegakkan hukum. Pendekatan kebijakan ini dalam penerapannya sering menimbulkan konflik ditingkat lokal karena dianggap mengabaikan praktik kearifan lokal masyarakat adat yang selama berabad-abad telah menggunakan metode pembakaran lahan terkendalai dalam sistem pertanian ladang berpindah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam terkait kebijakan pengendalian karhutla, peran kearifan lokal, serta peluang keduanya dalam harmonisasi kebijakan di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review, data diperoleh dari dokumen kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan dari lembaga-lembaga terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya ketidak cocokan antara regulasi formal dengan praktik kearifan lokal yang kemudian memicu konflik hukum dan sosial. Meskipun demikian, praktik pembukaan lahan dengan metode pembakaran terkendali berbasis pengetahuan lokal terbukti mampu meminimalisir potensi kebakaran hutan dan lahan jika dilakukan sesuai dengan norma lokal. Hasil analisa mengungkapkan pentingnya harmonisasi kebijakan dengan memberikan pengakuan hukum terhadap kearifan lokal, pengelolaan bersama, dan integrasi pengetahuan tradisional dengan ilmiah. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan kebijakan yang kolaboratif dan inklusif dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian karhutla sekaligus menjaga kelestarian ekologis dan keberlanjutan kearifan lokal masyarakat adat di Kalimantan Tengah.]]>
