<![CDATA[Kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ke Kamboja merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Modus operasi yang digunakan para agen scam meliputi penyamaran sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja, penawaran pekerjaan fiktif, manipulasi informasi gaji dan fasilitas, serta pemalsuan dokumen penempatan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga berpotensi menyebabkan eksploitasi, kerja paksa, hingga perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu: (1) hubungan hukum antara korban dan agen scam dalam konteks penempatan ke luar negeri, dan (2) bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dikenakan kepada agen scam berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terbentuk antara korban dan agen scam tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, hubungan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam aspek tanggung jawab perdata, agen scam dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian, kelalaian, serta pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam penempatan pekerja migran. Korban berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan upaya pencegahan, penegakan hukum lintas negara, dan edukasi bagi calon pekerja migran untuk meminimalisasi praktik penipuan penempatan non-prosedural.]]>
