<![CDATA[Children in conflict with the law remain holders of fundamental rights that must be protected and fulfilled by the state, including the right to recreation as an essential component of psychosocial well-being and rehabilitative development. This study aims to examine the fulfillment of recreational rights for juvenile inmates at the Class II Juvenile Correctional Institution (Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA) Banda Aceh and to identify the obstacles encountered in their implementation. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Data were collected through field observations, in-depth interviews with juvenile inmates, correctional officers, parents, and relevant stakeholders, as well as a review of statutory regulations and scholarly literature. The data were analyzed qualitatively using an inductive reasoning framework. The findings indicate that recreational rights at LPKA Class II Banda Aceh have been implemented through sports activities, arts programs, film screenings, and skills training. However, these activities have not been carried out optimally or equitably for all juvenile inmates. The main challenges include limited budget allocation, inadequate recreational facilities, shortages of human resources, and insufficient collaboration with external institutions. These constraints result in the incomplete fulfillment of recreational rights, which are normatively recognized as fundamental and non-derogable rights under Indonesian law. This study emphasizes that recreational rights should be positioned as a core element of the juvenile correctional system, rather than as a supplementary program, in order to support rehabilitation, character development, and the successful social reintegration of juvenile inmates. [Anak yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk hak rekreasional sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan psikososial dan proses pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak rekreasional terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan Anak Binaan, petugas LPKA, orang tua anak, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pola pikir induktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak rekreasional di LPKA Kelas II Banda Aceh tela h dilaksanakan dalam bentuk kegiatan olahraga, seni, pemutaran film, dan pelatihan keterampilan. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan merata bagi seluruh Anak Binaan. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana rekreasional, kekurangan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kerja sama dengan pihak eksternal. Kondisi tersebut menyebabkan hak rekreasional, yang secara normatif merupakan hak dasar dan tidak bersyarat, belum sepenuhnya terpenuhi sesuai prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak rekreasional harus dipandang sebagai elemen fundamental dalam sistem pemasyarakatan anak, bukan sekadar program pelengkap, guna mendukung pemulihan, pembentukan karakter, dan reintegrasi sosial Anak Binaan.]]]>
