Garuda - Garba Rujukan Digital

Study of Digital Asset Inheritance: A Review of Contemporary Islamic Law in Indonesia Dody Pratama; Saipudin
Istinbath : Jurnal Hukum Vol 22 No 02 (2025): Istinbath: Jurnal Hukum
Publisher : Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/istinbath.v22i02.art03

This study aims to examine the legality of digital assets from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, as well as to analyze their status as inheritance objects under contemporary Islamic law. The development of digital technology has given rise to new forms of wealth, such as cryptocurrency, NFTs, electronic wallets, and digital accounts with economic value, which do not yet have a clear legal status as inheritance objects in the national legal system or contemporary fiqh. This study uses a qualitative method based on a literature review with a normative-dogmatic approach to analyze the Qur'an, Hadith, fiqh rules, contemporary literature, and Indonesian regulations related to digital assets and economic rights. The results of the study show three main findings: (1) normatively, digital assets meet the criteria of māl mutaqawwam based on QS. al-Nisā' [4]:7; 11–12, the principles of al-aṣl fī al-asyyā’ al-ibāḥah, al-‘ādah muḥakkamah, and analogy to ḥuqūq māliyah, making them valid objects of inheritance; (2) the mechanism of digital inheritance requires asset inventory, access assurance through wills/digital executors, distribution in accordance with sharia provisions, and privacy protection as an implementation of the principle of ḥifẓ al-‘irḍ; and (3) there is a need for legal harmonization through the establishment of national regulations, the formulation of comprehensive fatwas, and the improvement of digital literacy among the public. [Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas aset digital dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis kedudukannya sebagai objek waris menurut hukum Islam kontemporer. Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk kekayaan baru seperti cryptocurrency, NFT, dompet elektronik, dan akun digital bernilai ekonomi yang belum memiliki kejelasan status hukum sebagai objek waris dalam sistem hukum nasional maupun fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-dogmatis untuk menganalisis nash al-Qur’an, Hadis, kaidah fikih, literatur kontemporer, serta regulasi Indonesia terkait aset digital dan hak ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok: (1) secara normatif, aset digital memenuhi kriteria māl mutaqawwam berdasarkan QS. al-Nisā’ [4]:7; 11–12, kaidah al-aṣl fī al-asyyā’ al-ibāḥah, al-‘ādah muḥakkamah, dan analogi terhadap ḥuqūq māliyah, sehingga sah menjadi objek waris; (2) mekanisme waris digital mensyaratkan inventarisasi aset, penjaminan akses melalui wasiat/eksekutor digital, distribusi sesuai ketentuan syariah, serta perlindungan privasi sebagai implementasi prinsip ḥifẓ al-‘irḍ; dan (3) terdapat kebutuhan harmonisasi hukum melalui pembentukan regulasi nasional, penyusunan fatwa komprehensif, serta peningkatan literasi masyarakat digital].

Analisis Biaya Administrasi Pernikahan di Tingkat Desa dalam Perspektif Hukum Islam : (Studi di Kampung Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan) Pratama, Dody; Novia Ayu, Intan; Rohmah, Siti; Husnah, Faridatun; Riyana, Nunik
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5048

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik biaya administrasi dalam proses pengurusan pernikahan di masyarakat serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilaksanakan di Kampung Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, perangkat desa, serta pihak yang terkait dengan proses administrasi pernikahan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip hukum Islam dan konsep kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) secara regulatif tidak dipungut biaya apabila dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja, dalam praktiknya masyarakat tetap mengeluarkan biaya dalam proses pengurusan administrasi di tingkat desa. Biaya tersebut muncul dalam pengurusan berbagai dokumen seperti surat pengantar nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), dan surat keterangan orang tua (N4), dengan total pengeluaran yang berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp2.000.000. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik administratif di lapangan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan secara mudah dan tidak memberatkan, sehingga praktik biaya yang berpotensi membebani masyarakat perlu mendapat perhatian agar tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.

Fenomena FOMO dan Impulsive Buying Urgensi Pendidikan Perilaku Konsumen Islami di Era Digital Dwi Ayu Widyaningsih; Mustika Hayati; Alzena Fleta Ramadhani; Naufa Hana Shafira; Alexa Oktav Violin; Sabila Aya Sofia; Cheril Salsa Danisa; Putri Rahma Beliasari; Kartini; Dwi Astuti; Wahyu Erlangga; Wanda Juli Atmaja; Tri Handoko; Dody Pratama
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.749

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan impulsive buying semakin meningkat di era digital dan memengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsumsi rasional menuju konsumsi emosional yang berpotensi tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh FOMO dan impulsive buying terhadap perilaku konsumsi mahasiswa, mengidentifikasi tingkat pemahaman terhadap perilaku konsumen Islami, serta mengembangkan model edukasi berbasis pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui observasi, wawancara, focus group discussion (FGD), serta pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FOMO dan impulsive buying berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa yang cenderung tidak rasional. Namun, intervensi edukatif berbasis pengabdian kepada masyarakat terbukti mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai konsumsi Islami, seperti qana’ah, wasathiyah, dan larangan israf. Model edukasi yang diterapkan secara partisipatif melalui sosialisasi, workshop, dan refleksi juga efektif dalam membentuk kesadaran konsumsi yang lebih etis. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai syariah dalam pembelajaran menjadi penting untuk membentuk perilaku konsumen yang bijak di era digital.

Informal Divorces Resulting from Online Gambling in Rural Indonesia: Legal Pluralism, Informal Authority, and Access to Justice Saipudin; Kunhaniah Mabruroh; A.Nurtamim Amin; Dody Pratama; Ahmad Failasuf Nasuha
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 2 (2026): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v8i2.9085

Purpose – This study examines why rural communities in Gunung Labahan Subdistrict, Way Kanan Regency, continue to practice cerai sirri (informal divorce) outside the religious court system and analyzes its socio-legal consequences for women and children through the perspective of legal pluralism. Design/methods/approach – A qualitative socio-legal approach was employed using qualitative legal and content analysis. Data were collected between January and March 2026 through in-depth semi-structured interviews, observations, and Focus Group Discussions (FGDs) involving 12 informants, including divorced couples, village religious leaders (modin), and officials from the Office of Religious Affairs (KUA). Data were analyzed using interactive thematic analysis. Findings – The findings reveal that informal religious authority remains more influential than formal legal institutions because it is perceived as socially accessible, culturally legitimate, and procedurally practical. The expansion of online gambling has intensified household conflicts and contributed to informal divorce. Limited legal literacy, financial constraints, geographical barriers, bureaucratic complexity, and fear of court procedures further discourage access to formal justice. Although socially accepted, cerai sirri creates legal, economic, administrative, and psychological vulnerabilities, particularly for women and children. Research implications/limitations – The study is limited to one rural district; therefore, its findings may not represent other socio-legal contexts in Indonesia. Nevertheless, this highlights the need for more accessible judicial services, stronger legal literacy, and inclusive family law policies. Originality/value – This study contributes to socio-legal and Islamic legal scholarship by demonstrating how legal pluralism and structural barriers to access to justice shape informal divorce practices and influence community legal behavior in rural Indonesia.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Kajian tentang Keselarasan antara Prinsip Syariah dan Ideologi Negara Dody Pratama; Tata Cahwiyadi
EL-SIYASAH: Journal of Law and Islamic Governance Vol. 1 No. 1 (2026): El-Siyasah: Journal of Law and Islamic Governance
Publisher : STIS Sultan Fatah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menyoroti keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang menjadi landasan dalam perumusan hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi bentuk harmonisasi dengan prinsip syariah, serta mengkaji tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan adanya harmonisasi yang signifikan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip syariah, khususnya dalam aspek keadilan dalam perkawinan dan kewarisan. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam penafsiran syariah yang kontekstual serta pluralitas sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dialog antar pemangku kepentingan guna mewujudkan hukum keluarga Islam yang inklusif, adaptif, dan selaras dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Bias Budaya dalam Implementasi Hukum Keluarga Islam Sebuah Analisis Kritis Okta Dini Fitria; Dody Pratama
EL-SIYASAH: Journal of Law and Islamic Governance Vol. 1 No. 1 (2026): El-Siyasah: Journal of Law and Islamic Governance
Publisher : STIS Sultan Fatah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bias budaya dalam implementasi hukum keluarga Islam serta dampaknya terhadap keadilan dalam praktik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris (socio-legal), melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bias budaya muncul dalam bentuk patriarkalisme, dominasi adat, dan simbolisasi agama yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat. Bias tersebut mempengaruhi interpretasi dan praktik hukum keluarga Islam, sehingga menimbulkan ketimpangan, terutama dalam relasi gender dan perlindungan hak individu. Penelitian ini juga menemukan bahwa interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial seringkali menghasilkan praktik yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kritis berbasis maqashid al-syari’ah, reinterpretasi teks, serta penguatan literasi hukum dan reformasi kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan kontekstual.

Informal Divorces Resulting from Online Gambling in Rural Indonesia: Legal Pluralism, Informal Authority, and Access to Justice Saipudin; Kunhaniah Mabruroh; A.Nurtamim Amin; Dody Pratama; Ahmad Failasuf Nasuha
Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 2 (2026): Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/legitima.v8i2.9085

Purpose – This study examines why rural communities in Gunung Labahan Subdistrict, Way Kanan Regency, continue to practice cerai sirri (informal divorce) outside the religious court system and analyzes its socio-legal consequences for women and children through the perspective of legal pluralism. Design/methods/approach – A qualitative socio-legal approach was employed using qualitative legal and content analysis. Data were collected between January and March 2026 through in-depth semi-structured interviews, observations, and Focus Group Discussions (FGDs) involving 12 informants, including divorced couples, village religious leaders (modin), and officials from the Office of Religious Affairs (KUA). Data were analyzed using interactive thematic analysis. Findings – The findings reveal that informal religious authority remains more influential than formal legal institutions because it is perceived as socially accessible, culturally legitimate, and procedurally practical. The expansion of online gambling has intensified household conflicts and contributed to informal divorce. Limited legal literacy, financial constraints, geographical barriers, bureaucratic complexity, and fear of court procedures further discourage access to formal justice. Although socially accepted, cerai sirri creates legal, economic, administrative, and psychological vulnerabilities, particularly for women and children. Research implications/limitations – The study is limited to one rural district; therefore, its findings may not represent other socio-legal contexts in Indonesia. Nevertheless, this highlights the need for more accessible judicial services, stronger legal literacy, and inclusive family law policies. Originality/value – This study contributes to socio-legal and Islamic legal scholarship by demonstrating how legal pluralism and structural barriers to access to justice shape informal divorce practices and influence community legal behavior in rural Indonesia.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search