<![CDATA[Administrative order in construction service participation in BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa still faces obstacles, particularly related to the inconsistency of project value input on Form 1. This problem predominantly occurs in projects that use Purchase Order (PO) documents, where participants often ignore the Value Added Tax (VAT) component of 11% in project value reporting, which negatively impacts the accuracy of contribution calculations and the validity of participant data. This activity aims to identify patterns of administrative errors and formulate solutions through the preparation of applicable technical guidelines. The method applied is descriptive qualitative through field observations and documentation studies of 136 registered project archives. Quantitative data findings indicate that of the total sample analyzed, there are 8 projects (5.88%) that experienced value input errors because they did not include the VAT component in their reporting. Responding to these findings, a practical, flowchart-based guide was developed to facilitate participants in determining project values ????in accordance with regulations. The main conclusion of this activity emphasized that providing simple visual guidance is crucial to minimize input errors, improve participants' understanding of administrative obligations, and ensure more accurate and accountable construction service project data governance. ABSTRAK Ketertiban administrasi dalam kepesertaan jasa konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa masih menghadapi kendala, khususnya terkait ketidaksesuaian penginputan nilai proyek pada Formulir 1. Permasalahan ini dominan terjadi pada proyek yang menggunakan dokumen Purchase Order (PO), di mana peserta sering kali mengabaikan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dalam pelaporan nilai proyek, yang berdampak negatif pada akurasi perhitungan iuran dan validitas data kepesertaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kesalahan administratif tersebut serta merumuskan solusi melalui penyusunan panduan teknis yang aplikatif. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap 136 arsip proyek yang terdaftar. Temuan data kuantitatif menunjukkan bahwa dari total sampel yang dianalisis, terdapat 8 proyek (5,88%) yang mengalami kesalahan input nilai karena belum menyertakan komponen PPN dalam pelaporannya. Merespons temuan tersebut, disusunlah panduan praktis berbasis flowchart untuk memudahkan peserta dalam menentukan nilai proyek yang sesuai regulasi. Simpulan utama kegiatan ini menegaskan bahwa penyediaan panduan visual yang sederhana sangat krusial untuk meminimalkan kesalahan input, meningkatkan pemahaman peserta terhadap kewajiban administratif, serta menjamin tata kelola data proyek jasa konstruksi yang lebih akurat dan akuntabel. ]]>
