This Author published in this journals
All Journal MIMBAR INTEGRITAS
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : MIMBAR INTEGRITAS

KETERLIBATAN FORUM PUSPA SEBAGAI MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI ANTI-PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO Novianti, Vita; Aini, Dini Noor; Septi, Erina Ayu
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7665

Abstract

Pernikahan anak masih menjadi permasalahan serius dan multidimensional di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berkolaborasi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di tingkat SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, serta orang tua mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan anak, sekaligus memperkuat peran kelembagaan perempuan dalam advokasi dan perlindungan hak anak berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi edukasi interaktif, diskusi partisipatif, dan penyampaian materi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik usia remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan keterlibatan peran dan partisipasi Forum PUSPA sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan edukasi perlindungan anak berbasis sekolah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelembagaan perempuan ini mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang efektif dalam pencegahan pernikahan anak di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dan relevan dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di daerah.