Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Blimbing Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Yuliandari, Siska; Hanum, Farida; Novianti, Vita
Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU" Vol 7 No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU
Publisher : STIA Pembangunan Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37849/mici.v7i1.440

Program Pamsimas merupakan salah satu program aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penyediaan air minum, sanitası, dan meningkatkan nilai perilaku hidup bersih dan sehat dalam masyarakat. Desa Blimbing merupakan salah satu desa penerima Program Pamsimas di Kabupaten Situbondo. Program Pamsimas di Desa Blimbing hanya berada di Dusun Kesambi. Hal tersebut terjadi karena Dusun Kesambi terletak di ujung Desa Blimbing, yang secara geografis Desa Blimbing berada pada dataran tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Pamsimas di Desa Blimbing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi Program Pamsimas di Desa Blimbing belum sepenuhnya berhasil dalam penyediaan air minum 100% terlayani dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Adanya misscommunication antar aktor pelaksana tingkat desa dengan masyarakat, yang diakibatkan sosialisasi dilaksanakan di pagi hari. Sumber daya manusia tingkat desa kurang memadai disebabkan oleh minimnya pendidikan anggota tim KPSPAM Desa Blimbing. Disposisi dalam penelitian ini dimana para aktor pelaksana Program Pamsimas tingkat kabupaten dan desa memiliki komitmen yang baik dalam implementasi Program Pamsimas di Desa Blimbing. Struktur birokrasi meliputi Dinas PUPP Kabupaten Situbondo sebagai leading sektor pelaksana Program Pamsimas Kabupaten Situbondo, Dinas Kesehatan sebagai pengujian kualitas air yang akan dialirkan ke masyarakat, pihak desa dan tim KPSPAM Desa Blimbing sebagai pelaksana dan fasilitator Program Pamsimas tingkat desa.

EVALUASI PROGRAM WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI (WRSE) DI DESA SULING WETAN KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO Hasanah, Usrotul; Novianti, Vita; Yaqin, Muhammad Ainul
ACTON Vol 18 No 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Kelompok yang termasuk dalam kemiskinan adalah wanita. wanita adalah sosok yang paling rentan mengalami permasalahan di wilayah pedesaan. Apalagi sebagai wanita yang ditinggalkan oleh suami dan mempunyai tanggungan anak yang masih berusia belum dewasa, dengan kondisi demikian biasa disebut sebagai wanita rawan sosial ekonomi. Peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2012 menyatakan kriteria wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita berusia 18 tahun sampai 59 tahun, menjadi pencari nafkah utama keluarga, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, dan istri yang ditinggalkan suami.Wanita Rawan Sosial Ekonomi WRSE tergolong pada jenis Penyandang masalah Kesejahtaraan Sosial (PMKS). Wanita Rawan Sosial Ekonomi termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dengan alasan karena mereka merupakan korban / dampak / efek yang ditimbulkan dari berbagai masalah kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1)Untuk mendeskripsikan evaluasi program wanita rawan sosial ekonomi di desa Suling Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. (2)Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program wanita rawan sosial ekonomi di desa Suling Wetan Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian yang digunakanpenelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai wanita rawan sosial ekonomi di Suling Wetan Kecamatan Cermee. Hasil penelitian yang dihasilkan 5 kriteria evaluasi yaitu: effectiveness (efektifitas), adquency (kecukupan), equity (kesamaan atau perataan), responsiveness (responsifitas), appropriateness (ketepatan atau kelayakan).Dari segi effectiveness effektifitas pelaksanaan pelatihan ini sudah mencapai tujuan yang hendak dicapai , segi adquency (kecukupan) pelaksanaan program pelatihan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara. segi equity (kesamaan atau perataan), hasil pelatihan mengalami ketidaksamaan atau perataan akibat yang diterima oleh peserta pelatihan Untuk segi responsiveness (responsifitas), pelatihan kerja memberikan materi yang sesuai dengan pelatihan dan dapat menjangkau daerah terpencil sehingga mampu memuaskan kebutuhan dalam hal memberikan pengetahuan dan pengalaman baru.segi appropriateness (ketepatan atau kelayakan), pelatihan yang diterima oleh peserta telah tepat sasaran dan layak digeluti oleh peserta pelatihan.

ADVOKASI DAN FASILITASI REGULASI DRPPA DI TINGKAT DESA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEADILAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO Novianti, Vita; Rachman, Khalisya Stabita; Ainina, Famela
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6854

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendorong percepatan lahirnya regulasi desa yang responsif gender dan peduli anak melalui advokasi Peraturan Desa (Perdes) tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2024 di Aula Binaloka Bapeda dan berada dalam koordinasi DP3AP2KB Situbondo. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan diskusi kelompok terkait prinsip-prinsip DRPPA. Kegiatan pendampingan ini menggunakan pendekatan advokasi partisipatif dengan mengundang 11 Desa Binaan DRPPA yang terdiri kepala desa dan perangkat. Desa Binaan DRPPA adalah sebuah desa yang telah ditetapkan dan didampingi dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang bertujuan untuk mewujudkan desa yang aman, nyaman, dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak, dengan mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam berbagai aspek pembangunan desa. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip DRPPA dan kesediaan mereka untuk melanjutkan ke tahap penyusunan draf regulasi. Meskipun belum terbentuk draft Perdes, kegiatan ini menjadi fondasi awal dalam membangun komitmen lokal terhadap keadilan gender dan perlindungan anak.

PENDAMPINGAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) DALAM KEGIATAN PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KABUPATEN SITUBONDO Novianti, Vita
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 1 No 01 (2023): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v1i01.3145

Pembangunan yang berkeadilan di segala bidang merupakan salah satu bentuk untuk memberikan akses partisipasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Keberpihakan pemerintah kepada perempuan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang diaplikasikan pada semua jenis program kerja pemerintah. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten yang merumuskan kesetaraan gender dalam misi Bupati Situbondo "Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran Perempuan". Misi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sekaligus menjadi landasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo dan dinas teknis terkait lain dalam menjalankan program kerjanya. Dengan menyuarakan kesetaraan gender dalam hal ini berarti memberikan perhatian lebih terkait isu dan permasalahan gender yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergitas pemahaman terhadap semua lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan pembangunan yang responsif gender sekaligus untuk mempersiapkan evaluasi pengarusutamaan gender pada tahun 2023. Output dari kegiatan ini adalah Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam bentuk program/kegiatan terhadap kesenjangan yang masih terjadi di masing-masing lembaga pemerintah di Kabupaten Situbondo. ```

PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN BISNIS DAN MANAJEMEN WIRAUSAHA DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DI KABUPATEN SITUBONDO Novianti, Vita
Jurnal Abdi Publik (JAP) Vol 2 No 01 (2024): JURNAL ABDI PUBLIK
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/jap.v2i01.3958

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah harus memperhatikan faktor sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan memberdayakan pelaku usaha. Peran pemerintah daerah tercermin dalam pendayagunaan kemampuan mengelola sektor publik, terutama dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang tidak hanya mampu menciptakan nilai tambah yang besar tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, seperti kegiatan pengembangan komoditi unggulan. Pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikarenakan terbukanya peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar kawasan wisata Aktivitas ekonomi di kawasan wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo terdiri dari beberapa pengrajin yang pada umumnya menggunakan hasil laut sebagai bahan baku. Dalam skala kecil, diversifikasi usaha dilakukan pada jenis usaha lainnya, seperti kerajinan rajut, kayu dan kaca. Aktivitas produksi dilakukan pengrajin bergantung pada banyaknya pesanan yang diterima, selain itu produksi skala kecil untuk disimpan sebagai stok. Produksi tersebut dijual di kios kawasan wisata Pasir Putih dan juga dirumah masing-masing pengrajin. Tujuan pemasaran selain kawasan Pasir Putih dan sentra produksi lokal di Kabupaten Situbondo juga di luar kota seperti Bali, Papua, Jember, Surabaya, Jakarta, Jepara, Lamongan Kalimantan, Sulawesi, Makssar, Jogyakarta dan Batam. Diversifikasi usaha dilakukan beberapa pengrajin sehingga produk bisa dipasarkan di luar negeri, antara lain Brazil, Malaysia, Eropa, China, Aljazair, Turki, Rusia dan India. Program pemberdayaan dan pengembangan sudah dilakukan, baik pemerintah maupun CSR perusahaan dan perguruan tinggi. Hanya saja program tersebut belum bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Oouput atau luaran dari kegiatan berupa perumusan konsep penyelesaian berupa rencana tindaklanjut yang akan dilakukan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dengan pelaku usaha. Kata Kunci: Pembangunan Industri, Evaluasi, Perencanaan

KETERLIBATAN FORUM PUSPA SEBAGAI MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH DALAM SOSIALISASI ANTI-PERNIKAHAN ANAK DI KABUPATEN SITUBONDO Novianti, Vita; Aini, Dini Noor; Septi, Erina Ayu
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7665

Pernikahan anak masih menjadi permasalahan serius dan multidimensional di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Situbondo. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berkolaborasi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak di tingkat SMP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, serta orang tua mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan anak, sekaligus memperkuat peran kelembagaan perempuan dalam advokasi dan perlindungan hak anak berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi edukasi interaktif, diskusi partisipatif, dan penyampaian materi kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik usia remaja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap dampak pernikahan anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun sosial-ekonomi. Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan keterlibatan peran dan partisipasi Forum PUSPA sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelaksanaan edukasi perlindungan anak berbasis sekolah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan kelembagaan perempuan ini mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang efektif dalam pencegahan pernikahan anak di tingkat akar rumput. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perempuan dapat menjadi strategi yang berkelanjutan dan relevan dalam mendukung kebijakan perlindungan anak di daerah.

PENGUKURAN KINERJA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DALAM MENDUKUNG SMART CITY DAN KEBERLANJUTAN PENGGUNAANNYA DI KABUPATEN SITUBONDO Widiarti, Dian; Novianti, Vita
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.7752

Konsep digitalisasi untuk layanan kepada masyarakat menjadi sebuah trend pelayanan dalam rangka mengoptimalkan kinerja layanan publik agar lebih efektif dan efisien. Munculnya beragam jenis aplikasi yang dikembangkan dan diimplementasikan kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan sebanding dengan nilai investasi yang diberikan. Urgensi dari penelitian ini adalah perlunya menganalisa pemanfaatan system informasi kependudukan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Situbondo bagi masyarakat dengan mengukur tingkat keberhasilan dan keberlanjutan penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode pembobotan AHP untuk dapat menemukan kriteria dan sub kriteria prioritas yang mempengaruhi kinerja system kependudukan. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan penggunaan memiliki bobot tertinggi yang mencerminkan niat pengguna sistem informasi dalam mendapatkan layanan kependudukan cukup besar. Strategi yang dapat dilakukan antara yaitu dengan memperkuat niat menggunakan kembali dimana pemerintah daerah perlu memastikan sistem tetap stabil, kemudahan akses, dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta melakukan peningkatan fitur secara bertahap berdasarkan umpan balik pengguna.

Pengaruh Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik Kelas IV Sekolah Dasar Novianti, Vita; Alif Luthvi Azizah; Miranda Abung; Frida Destini
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 01 (2026): Volume 11 No. 01 Maret 2026 Public
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i01.40757

The low level of students’ mathematical problem-solving ability at SD Negeri 6 Metro Timur constituted the main issue in this study. This research aimed to determine the effect of the Realistic Mathematics Education (RME) approach on students’ mathematical problem-solving abilities, and to examine the differences in mathematical problem-solving abilities between students who received learning through the Realistic Mathematics Education (RME) approach and those who received learning through the scientific approach. This study employed a quasi-experimental method with a non-equivalent control group design. The research sample consisted of students from classes IVA and IVB, which were assigned as the control and experimental groups and selected using a purposive sampling technique. Data were collected using test and non-test techniques. The data obtained were analyzed using simple linear regression and an Independent Sample t-test. The results of the simple linear regression test showed that the Realistic Mathematics Education (RME) approach and the scientific approach influenced students’ mathematical problem-solving abilities by 66% and 61%. This finding is further supported by the results of the Independent Sample T-test indicated a significant difference in mathematical problem-solving abilities between students who received learning through the Realistic Mathematics Education (RME) approach and those who received learning through the scientific approach. Keywords: Mathematics, Problem-Solving, Realistic Mathematics Education

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search