<![CDATA[Pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana dengan penyakit kronis merupakan bagian penting dari perlindungan hak atas kesehatan dalam sistem pemasyarakatan. Narapidana sebagai subjek hukum tetap memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas makanan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemenuhan hak atas makanan bergizi telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025. Namun dalam praktiknya, pemenuhan makanan bagi narapidana pengidap penyakit kronis masih disamaratakan dengan warga binaan lainnya tanpa adanya menu khusus maupun makanan tambahan sesuai kebutuhan medis. Selain itu, terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan jumlah tenaga dapur, ketiadaan tenaga ahli gizi, kondisi overkapasitas, serta belum dilaksanakannya survei kepuasan makanan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sumber daya manusia dan mekanisme evaluasi agar pemenuhan hak atas makanan bergizi bagi narapidana pengidap penyakit kronis dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan.]]>
