<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh Polres Klungkung serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fenomena balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Klungkung masih terus terjadi meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Polres Klungkung dan mengidentifikasi kendala yuridis, struktural, serta sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah melakukan upaya penanggulangan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain penyuluhan hukum lalu lintas, patroli rutin, penilangan, serta pembubaran aksi balap liar. Namun, penerapan sanksi pidana secara tegas masih jarang dilakukan dan umumnya digantikan dengan sanksi administratif dan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang berstatus remaja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan teritorial, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, hambatan yuridis terkait lokasi balap liar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung memerlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan peran masyarakat serta keluarga.]]>
