<![CDATA[This study aims to identify criminological factors causing women to commit narcotics crimes and examine countermeasures at the Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. This research is empirical legal research with descriptive-analytical specifications using empirical juridical and criminological approaches. Data collection was conducted through observation and interviews, subsequently analyzed using Anomie Theory and Penology Theory. The results indicate that dominant causal factors are divided into external factors in the form of economic pressure and internal factors including psychological addiction and curiosity. The implemented countermeasures show a paradigm shift from retributive to rehabilitation through religious coaching, skills training, as well as medical and social rehabilitation. However, skills programs require evaluation to have market-relevant value to address economic issues, while social rehabilitation needs to be more intensive and individualistic to suppress recidivism rates. Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor kriminologis penyebab perempuan melakukan tindak pidana narkotika serta mengkaji upaya penanggulangannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan kriminologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan Teori Anomi dan Teori Penologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab dominan terbagi menjadi faktor eksternal berupa tekanan ekonomi dan faktor internal yang meliputi adiksi psikologis serta rasa ingin tahu. Upaya penanggulangan yang diterapkan telah menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju rehabilitasi melalui pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta rehabilitasi medis dan sosial. Kendati demikian, program keterampilan memerlukan evaluasi agar memiliki nilai jual yang relevan dengan pasar guna mengatasi masalah ekonomi, sedangkan rehabilitasi sosial perlu dilakukan secara lebih intensif dan individualistik untuk menekan angka pengulangan tindak pidana.]]>
