Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA
Chandra, Joemarthine
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Teori Hukum Responsif dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia Chandra, Joemarthine; Hoesein, Zainal Arifin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i05.1898

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip Hukum Responsif dalam pembentukan regulasi di Indonesia dengan meninjau berbagai persoalan yang muncul dalam praktik legislasi dan sejauh mana prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas sistem hukum nasional. Fokus penelitian mencakup peningkatan jumlah regulasi, tumpang tindih peraturan, ketidakpastian hukum, serta keterbatasan mekanisme evaluasi dan harmonisasi regulasi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, serta laporan lembaga dianalisis melalui pemikiran deduktif-induktif dan triangulasi untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah regulasi meningkat signifikan, kualitasnya masih kurang memadai sehingga menimbulkan kompleksitas, inkonsistensi, dan kesulitan implementasi. Partisipasi publik, evaluasi regulasi, dan harmonisasi antarperaturan masih terbatas, sehingga regulasi belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan nasional. Integrasi prinsip Hukum Responsif, seperti keterbukaan, partisipasi publik yang substantif, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kepentingan sosial, menjadi penting untuk memastikan regulasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dengan menawarkan pedoman bagi pembentukan regulasi yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial di Indonesia.
Mengintegrasikan Mekanisme Pencegahan (Ex-ante) dan Deterren (Ex-post) dalam Kepatuhan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan: Pendekatan Komprehensif untuk Indonesia Pangkey, Dicky Yulius; Kurniawan, Aga; Mangunsong, Togi M.; Chandra, Joemarthine; Santiago, Faisal
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 3 (2026): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i3.345

Abstract

Employment law enforcement in Indonesia is caught in a dilemma between legal certainty and social justice. This article identifies compliance challenges, analyzes the relevance of preventive (ex-ante) and remedial (ex-post) mechanisms, and formulates an integrative model based on responsive regulation. The study uses qualitative method with a normative juridical approach with a comparative analysis of practices in Australia, the United Kingdom, and South Korea, and a review of Indonesian labor inspection data from 2023. The results indicate that law enforcement remains ineffective due to limited supervisory capacity, low legal awareness, and unequal industrial relations. Ex-ante mechanisms (such as education and compliance certification) can prevent violations, while ex-post mechanisms (such as progressive sanctions) ensure accountability. Integrating the two within a responsive regulatory framework balances voluntary compliance with credible deterrence. The study recommends five strategic steps: (1) reforming and digitizing the inspection system; (2) establishing a National Labor Compliance Commission; (3) revising Government Regulation No. 35/2021 to include ex-ante instruments; (4) strengthening the capacity of trade unions and employer organizations; and (5) improving the Industrial Relations Court with class action and fast-track mechanisms. This integration provides a normative foundation for a more responsive, fair, and adaptive labor law system in Indonesia.
Co-Authors Aga Kurniawan Faisal Santiago, Faisal Mangunsong, Togi M. PAngkey, DIcky Yulius Zainal Arifin Hoesein