<![CDATA[Perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi pembangunan berkelanjutan, termasuk di Kota Madiun yang mengalami peningkatan risiko bencana, penurunan kualitas lingkungan, serta tekanan terhadap ketahanan masyarakat. Pemerintah Kota Madiun merespon persoalan tersebut melalui inovasi SUPERMiE (Strategi Pembentukan Kampung Iklim) sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas. Meskipun berbasis pemberdayaan masyarakat, implementasi SUPERMiE menunjukkan karakter kuat dari pendekatan birokratis melalui regulasi formal, struktur organisasi berjenjang, serta mekanisme pelaksanaan yang sangat terstandarisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana model hierarki administrasi, sebagai subkonsep utama dalam paradigma Old Public Administration (OPA), bekerja dalam implementasi inovasi SUPERMiE dan sejauh mana pendekatan tersebut mampu mendukung keberhasilan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal. Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif berbasis studi dokumen inovasi, regulasi daerah, pedoman teknis ProKlim, serta hasil capaian inovasi SUPERMiE tahun 2020–2024. Analisis menunjukkan bahwa implementasi SUPERMiE bergantung pada kekuatan birokrasi daerah melalui penggunaan SOP, pembentukan Tim Pembina ProKlim, penetapan SK Wali Kota, integrasi program dalam RKPD, dan pembinaan yang dilakukan secara top–down. Model hierarki administrasi terbukti berperan signifikan dalam memperkuat koordinasi lintas-OPD, memastikan kepatuhan terhadap standar nasional ProKlim, dan mempercepat pencapaian hasil, seperti pembentukan 60 Kampung Iklim, peningkatan IKLH, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, hierarki yang kuat juga berpotensi membatasi ruang inovasi masyarakat apabila tidak diimbangi dengan fleksibilitas kolaboratif. Temuan ini menegaskan bahwa model hierarki administrasi masih memiliki relevansi dalam implementasi inovasi lingkungan daerah, khususnya ketika pemerintah membutuhkan kepastian prosedur, kontrol, dan konsistensi untuk mencapai target mitigasi perubahan iklim.]]>
