<![CDATA[Perkawinan yang tidak tercatat masih menjadi isu administratif dan sosial yang berdampak pada kepastian hukum bagi pasangan, sehingga memerlukan penanganan melalui pelayanan publik yang efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelayanan publik berjalan dalam pendaftaran perkawinan di KUA Cileunyi, mengidentifikasi alasan di balik terjadinya pernikahan yang tidak terdaftar, dan mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh KUA serta pemangku kepentingan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala KUA dan Penyuluh sebagai narasumber utama yang terlibat dalam pelayanan pencatatan nikah serta penanganan kasus pernikahan yang tidak terdaftar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di KUA Cileunyi telah tercermin melalui lima dimensi utama, yakni penyediaan sarana fisik dan informasi yang memadai, pemanfaatan SIMKAH sebagai sistem digital, kesiapsiagaan pegawai dalam mendampingi masyarakat, konsistensi penerapan SOP, serta kemampuan aparatur memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, penanganan kasus perkawinan yang tidak tercatat dilakukan melalui program GAS (Gerakan Sadar Pencatatan Nikah), kebijakan KEMENAG yang berfokus pada pendataan langsung ke masyarakat melalui kunjungan ke desa-desa, sosialisasi pentingnya pencatatan nikah, serta pemeriksaan dokumen keluarga untuk mengidentifikasi pasangan yang belum tercatat secara resmi. Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan publik di KUA Cileunyi tidak hanya memfasilitasi pencatatan perkawinan dengan lancar, tetapi juga berhasil mengurangi jumlah pernikahan yang tidak terdaftar melalui pendekatan yang fleksibel, manusiawi, dan kerjasama. ]]>
