<![CDATA[Stabilitas makroekonomi kota di wilayah bergantung sumber daya alam sering kali terancam oleh volatilitas sektor ekstraktif dan risiko iklim, seperti yang dialami Kota Jambi sebagai pusat urban Sumatera dengan dominasi minyak dan gas (35% PDRB) serta banjir tahunan Sungai Batanghari (30% wilayah terdampak). Penelitian ini menganalisis peran perencanaan wilayah dan kota dalam memperkuat ketahanan makroekonomi Kota Jambi, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi (PDRB, inflasi, pengangguran) dan dinamika spasial (zonasi lahan, ruang hijau). Tujuan utama mencakup identifikasi tantangan melalui perspektif perencanaan, pengembangan Indeks Stabilitas Makroekonomi Spasial (SMSI) hipotetis, penerapan analisis SWOT spasial dan matriks permasalahan-solusi untuk strategi zonasi adaptif, serta rekomendasi kebijakan selaras dengan RTRW Kota Jambi 2011-2031 dan RPJMD 2021-2026. Menggunakan pendekatan mixed-methods deskriptif-analitik, data sekunder dari BPS Kota Jambi, BI, dan ATR/BPN (2019-2023) diolah melalui normalisasi indikator, perhitungan SMSI (rumus: $SMSI = 0,3G + 0,25(1-\pi) + 0,25(1-u) + 0,2R$), analisis tren zonasi, dan evaluasi SWOT. Hasil menunjukkan stabilitas sedang (SMSI rata-rata 0,72), dengan kontraksi PDRB -2,5% (2020) akibat resource curse dan inflasi 3,2% (2023) dari banjir, diperburuk ekspansi urban (8%/tahun) yang kurangi ruang hijau ke 11%. SWOT mengungkap kekuatan lokasi sungai untuk diversifikasi, kelemahan zonasi banjir (40% lahan berisiko), peluang revisi RDTR untuk TOD, dan ancaman iklim (+20% banjir hingga 2030). Matriks permasalahan-solusi merumuskan strategi seperti alokasi 20% lahan agro-industri (peningkatan PDRB +15%) dan sabuk hijau (stabilisasi inflasi ke 2,5%), dengan ROI 12% dalam 5 tahun. Temuan ini menjawab permasalahan ketergantungan migas dan kerentanan iklim, menekankan perencanaan spasial sebagai katalisator ketahanan. Rekomendasi mencakup revisi RTRW untuk zonasi adaptif, monitoring SMSI tahunan, dan PPP untuk infrastruktur tangguh. Penelitian berkontribusi pada wacana perencanaan berkelanjutan di kota-kota Indonesia, menyediakan dasar empiris bagi pembuat kebijakan untuk mengurangi volatilitas makro hingga 25% dan tingkatkan inklusivitas ekonomi (Hall & Barrett, 2012; Meerow et al., 2016).]]>
