<![CDATA[Penelitian ini mengkaji secara deskriptif komparatif peran pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pembiayaan pendidikan di Kota Samarinda, dengan menekankan relasi antara struktur pendanaan, prioritas belanja, dan implikasinya bagi akses serta mutu layanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif komparatif untuk menangkap dinamika pengambilan keputusan dan praktik pembiayaan yang tidak selalu terbaca dari data anggaran semata. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pejabat pengelola anggaran pendidikan, pengelola sekolah negeri dan swasta, serta pengurus yayasan pendidikan, dan diperkuat oleh observasi pada satuan pendidikan terpilih. Data sekunder berupa dokumen APBD, laporan program, dan kebijakan pembiayaan digunakan untuk memverifikasi informasi dan memperkaya konteks. Analisis dilakukan melalui pengodean, kategorisasi, dan perbandingan tematik antar sektor, dengan triangulasi dan member checking untuk menjaga kredibilitas temuan. Hasil menunjukkan pemerintah tetap menjadi penyangga utama akses pendidikan melalui pembiayaan operasional sekolah negeri dan pemenuhan layanan dasar. Namun, dominasi belanja rutin mempersempit ruang fiskal untuk agenda peningkatan mutu yang menuntut investasi pengembangan, seperti pelatihan guru berkelanjutan, penguatan pembelajaran berbasis teknologi, dan inovasi kurikulum. Sementara itu, sektor swasta berkontribusi pada diversifikasi layanan, percepatan penyediaan fasilitas, serta inovasi program, termasuk pengembangan sekolah dengan layanan unggulan. Kendati demikian, tingginya biaya operasional dan ketergantungan pada pembiayaan partisipatif membatasi jangkauan layanan swasta pada kelompok ekonomi tertentu. Temuan juga menegaskan adanya ketimpangan internal kota antara pusat dan pinggiran serta belum terbangunnya kemitraan publik swasta yang sistemik. Penelitian merekomendasikan penguatan kolaborasi berbasis akuntabilitas melalui beasiswa tepat sasaran, investasi bersama fasilitas dan teknologi, serta insentif regulatif untuk memperluas layanan di wilayah kurang terlayani]]>
