<![CDATA[Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia telah menimbulkan konflik hak atas tanah yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal, khususnya komunitas adat dan kelompok yang secara turun-temurun menguasai tanah tanpa sertifikat formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik agraria yang muncul akibat pelaksanaan PSN serta menganalisis kelemahan regulasi hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat lokal. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan studi kasus seperti Rempang dan Wadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tanah dalam PSN bersifat sistemik dan dipicu oleh lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA, dominasi legal formal hak pakai investor, serta tidak efektifnya mekanisme partisipasi publik dalam UU No. 2 Tahun 2012. Ketentuan hukum yang ada belum menyediakan ruang keberatan yang dapat diuji secara hukum, sehingga masyarakat lokal tidak memiliki posisi tawar yang setara dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi hukum pertanahan yang mencakup pengakuan formal terhadap hak ulayat berbasis komunitas, penguatan partisipasi publik yang substantif, dan peninjauan ulang terhadap regulasi PSN agar selaras dengan prinsip keadilan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.]]>
