Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Urgency of Legal Protection for Policyholders in Insurance Disputes in Indonesia Nasywa Almira; Naya Salsabila; Lola Kesuma Pardosi; Syukur Hidayat Simatupang; Habib Hardimi Parhalim
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 3 (2025): ISNU Sahabat Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jsisnu.v2i3.912

Abstract

Given the frequent occurrence of detrimental consumer conflicts such as claim rejections, late payments, and unclear policy interpretations, legal protection for insurance policyholders in Indonesia is a critical concern. The rights and obligations of the parties have been regulated in laws such as Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and regulations of the Financial Services Authority (OJK), but their implementation and oversight still face significant challenges. This study uses a normative juridical method to investigate the obligations of insurance companies, the rights of policyholders, the roles of related organizations including the OJK, BPSK, and LAPS SJK in dispute resolution, and regulatory and implementation deficiencies in legal protection. The study's findings suggest that to provide efficient and fair legal protection, laws must be strengthened, consumer education must be expanded, and alternative dispute resolution procedures must be maximized. Therefore, strong legal protection can increase public trust in the insurance business and encourage its long-term expansion in Indonesia.
Ketentuan Umum Perpajakan (Kup) Dan Tatacara Perpajakan Nasywa Almira; Habib Hardimi Prahalim
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital Vol. 3 No. 4 (2026): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai dasar hukum administrasi perpajakan di Indonesia, termasuk fungsi, prinsip, serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban wajib pajak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait perpajakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUP berfungsi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan yang mencakup pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa pajak. KUP juga memperkuat penerapan sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Selain itu, KUP menjamin perlindungan hukum melalui pengaturan hak wajib pajak, seperti pengajuan keberatan, banding, dan restitusi.Namun, implementasi KUP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas regulasi, rendahnya literasi perpajakan, ketimpangan informasi, serta keterbatasan infrastruktur digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi perpajakan, dan penguatan sistem digital guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara secara berkelanjutan