Sucirahmadani Sucirahmadani
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Partai Pks, Gerindra, Dan Nasdem Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Sucirahmadani Sucirahmadani
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul skripsi ini adalah “Peran Partai Politik Kabupaten Agam dalam Pendidikan Politik bagi Perempuan Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi pada Partai PKS, Partai Gerindra, Partai Nasdem)”. Skripsi ini disusun oleh Sucirahmadani, NIM. 1320007, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1445 H / 2024 M. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran partai politik di Kabupaten Agam dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi secara aktif di dunia politik. Kenyataannya perempuan–perempuan khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Agam masih banyak yang kurang kesadarannya mengenai pentingnya mengenal politik dan sistem politik. Dan masih banyak perempuan yang ikut caleg yang didaftarkan oleh partai hanya untuk memenuhi kuota perempuan saja atau bisa disebut kader instan. Partai politik mempunyai tanggung jawab dan peran dalam memberikan pendidikan politik. Maka dari itu perlu diketahui apakah partai politik telah melaksanakan tanggung jawab dan perannya secara optimal dalam memberikan pendidikan politik perempuan, serta apa pandangan Siyasah Dusturiyah tentang partai politik terhadap pendidikan politik perempuan dan keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penulis mengumpulkan data lapangan di Kabupaten Agam. Pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan tentang keadaan subjek. Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Kantor DPC PKS, Gerindra, dan Nasdem di Kabupaten Agam dan wawancara langsung kebeberapa masyarakat. Penelitian yang dilakukan penulis adalah mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah partai politik bertanggung jawab dan berperan dalam pemberian pendidikan politik perempuan, hal ini juga telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. PKS, Gerindra, dan Nasdem adalah tiga diantara partai besar yang ada di Indonesia. Ketiga partai ini rutin dan giat dalam menjalankan perannya sebagai partai politik yaitu pemberian pendidikan politik perempuan dengan berbagai macam strateginya. Akan tetapi, pemberian pendidikan politik perempuan ini belum terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik itu secara internal maupun eksternal. Dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah, peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik perempuan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai – nilai Islam, karena dalam praktiknya, partai PKS, partai Gerindra, dan partai Nasdem telah melaksanakan kewajiban – kewajibanya sebagai partai politik, yang mana dengan melakukan musyawarah untuk kemaslahatan umat yang mana dalam agama Islam diperbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan.
Peran Partai Pks, Gerindra, Dan Nasdem Dalam Pendidikan Politik Bagi Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah Sucirahmadani Sucirahmadani
KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul skripsi ini adalah “Peran Partai Politik Kabupaten Agam dalam Pendidikan Politik bagi Perempuan Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi pada Partai PKS, Partai Gerindra, Partai Nasdem)”. Skripsi ini disusun oleh Sucirahmadani, NIM. 1320007, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1445 H / 2024 M. Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran partai politik di Kabupaten Agam dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi secara aktif di dunia politik. Kenyataannya perempuan–perempuan khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Agam masih banyak yang kurang kesadarannya mengenai pentingnya mengenal politik dan sistem politik. Dan masih banyak perempuan yang ikut caleg yang didaftarkan oleh partai hanya untuk memenuhi kuota perempuan saja atau bisa disebut kader instan. Partai politik mempunyai tanggung jawab dan peran dalam memberikan pendidikan politik. Maka dari itu perlu diketahui apakah partai politik telah melaksanakan tanggung jawab dan perannya secara optimal dalam memberikan pendidikan politik perempuan, serta apa pandangan Siyasah Dusturiyah tentang partai politik terhadap pendidikan politik perempuan dan keterlibatan perempuan dalam politik. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berarti penulis mengumpulkan data lapangan di Kabupaten Agam. Pengumpulan data melalui pengamatan dan catatan tentang keadaan subjek. Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke Kantor DPC PKS, Gerindra, dan Nasdem di Kabupaten Agam dan wawancara langsung kebeberapa masyarakat. Penelitian yang dilakukan penulis adalah mulai dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah partai politik bertanggung jawab dan berperan dalam pemberian pendidikan politik perempuan, hal ini juga telah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. PKS, Gerindra, dan Nasdem adalah tiga diantara partai besar yang ada di Indonesia. Ketiga partai ini rutin dan giat dalam menjalankan perannya sebagai partai politik yaitu pemberian pendidikan politik perempuan dengan berbagai macam strateginya. Akan tetapi, pemberian pendidikan politik perempuan ini belum terlaksana secara optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik itu secara internal maupun eksternal. Dilihat dari perspektif Siyasah Dusturiyah, peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik perempuan dan meningkatkan partisipasi politik perempuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai – nilai Islam, karena dalam praktiknya, partai PKS, partai Gerindra, dan partai Nasdem telah melaksanakan kewajiban – kewajibanya sebagai partai politik, yang mana dengan melakukan musyawarah untuk kemaslahatan umat yang mana dalam agama Islam diperbolehkan agar tidak terjadi kemudharatan.
Political Communication of 2024 West Sumatra Governor Candidates on Social Media from Siyasah Syar’iyyah Sucirahmadani Sucirahmadani; Saiful Amin
Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies Vol. 5 No. 2 (2026): HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Makwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57255/hakamain.v5i2.1748

Abstract

This study aims to analyze the political communication of candidates in the 2024 West Sumatra gubernatorial election through social media from the perspective of siyasah syar’iyyah. It examines how candidates construct political messages, develop leadership images, engage with voters, and communicate their political visions, programs, and commitments through digital platforms. This research employs a qualitative approach using descriptive-analytical methods. Data are collected through documentation and content analysis of candidates’ social media accounts, including campaign posts, political statements, visual materials, and online interactions during the election campaign. The data are analyzed using the principles of siyasah syar’iyyah, particularly al-‘adl (justice), maslahah (public interest), amanah (trustworthiness), shura (consultation), and mas’uliyyah (accountability). The findings demonstrate that social media serves as a strategic instrument for constructing political identities, disseminating campaign agendas, and establishing communication between candidates and voters. However, political communication also requires ethical standards to ensure that campaign messages reflect honesty, transparency, fairness, and responsibility. This study concludes that political communication through social media should not merely pursue electoral interests but also uphold Islamic ethical values and promote public welfare. Academically, this research contributes to the development of digital political communication studies by integrating contemporary electoral practices with the normative framework of siyasah syar’iyyah, providing an Islamic perspective for evaluating the ethical dimensions of political communication in regional democratic processes.