<![CDATA[Abstract: This study aims to analyze the Free Nutritious Meal Program (MBG) from the perspective of public health and Islamic ethics using a qualitative descriptive approach. The main focus is to examine the program’s implementation concerning national nutrition standards, food safety, and the halalan thayyiban principles as taught in the Qur’an. Data were collected through interviews with MBG managers, nutritionists, and beneficiaries (students or communities). The findings reveal that empirically, MBG implementation aligns with Indonesia’s national nutrition standards and maintains food hygiene and quality, although issues remain in distribution equity and quality control. From an Islamic ethical perspective, halalan thayyiban encompasses not only the physical aspects of food cleanliness and permissibility but also moral responsibility and social trust in public food provision. Using Ian G. Barbour’s framework of science–religion integration, the study concludes that science and religion can synergize to produce more ethical, holistic, and human-centered public nutrition policies. Therefore, this research introduces a conceptual innovation of an integrative policy model that unites scientific evidence, spiritual ethics, and governmental social responsibility to enhance community well-being.Keywords: Free Nutritious Meal, Public Health, Islamic Ethics, Halalan Thayyiban, Science–Religion IntegrationAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif kesehatan masyarakat dan etika Islam dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji implementasi MBG dalam kaitannya dengan standar gizi nasional, keamanan pangan, serta penerapan prinsip halalan thayyiban sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pengelola MBG, ahli gizi, dan penerima manfaat (siswa atau masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris, pelaksanaan MBG telah mengikuti standar gizi nasional dari Kementerian Kesehatan dan memperhatikan aspek kebersihan serta kelayakan bahan pangan. Namun, masih ditemukan kendala dalam hal pemerataan distribusi dan pengawasan mutu makanan di lapangan. Dari perspektif etika Islam, penerapan prinsip halalan thayyiban tidak hanya mencakup aspek kebersihan dan kehalalan bahan, tetapi juga tanggung jawab moral dan amanah sosial dalam penyediaan makanan publik. Melalui kerangka teori integrasi sains dan agama yang dikemukakan oleh Ian G. Barbour, penelitian ini menemukan bahwa sains dan agama dapat bersinergi dalam mewujudkan kebijakan gizi publik yang lebih etis, holistik, dan manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kebaruan konseptual berupa model integratif kebijakan gizi yang menggabungkan pendekatan ilmiah, etika spiritual, dan tanggung jawab sosial pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, Kesehatan Masyarakat, Etika Islam, Halalan Thayyiban, Integrasi Sains dan Agama.]]>
