<![CDATA[Abstract: Infrastructure development in Medan City has experienced rapid growth in recent years. However, this accelerated development is often accompanied by violations of environmental regulations, such as pollution, land degradation, and breaches of environmental permits. This study aims to examine the forms of environmental violations occurring in infrastructure projects in Medan City and to analyze the effectiveness of law enforcement against such violations. This research employs a normative and empirical juridical approach by reviewing applicable laws and regulations, conducting case studies of infrastructure projects, and interviewing relevant agencies such as the Environmental Agency and law enforcement officials. The findings indicate that law enforcement against environmental violations remains suboptimal due to weak supervision, lack of inter-agency coordination, and low awareness among project implementers regarding environmental aspects. Moreover, administrative and criminal sanctions that have been regulated are often not enforced to their full extent. This study recommends enhancing supervisory capacity, enforcing laws more firmly, and involving the community in monitoring infrastructure projects to achieve sustainable development.Keywords: law enforcement, environmental violations, infrastructure projects, Medan City, environmental law.Abstrak: Pembangunan infrastruktur di Kota Medan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan pembangunan tersebut sering kali diiringi dengan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus proyek-proyek infrastruktur, serta wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran pelaksana proyek terhadap aspek lingkungan. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur sering kali tidak diterapkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, 422 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lingkungan, proyek infrastruktur, Kota Medan, hukum lingkungan.]]>
