<![CDATA[Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek vital dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih di Kabupaten Manokwari serta menilai peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum atas proses pengadaan tanah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan sosio-legal, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah TPU Pasir Putih telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya ditemukan tantangan administratif dan konflik sosial akibat keterlambatan pembayaran ganti rugi. Pemerintah Kabupaten Manokwari berperan aktif dalam menyelesaikan proses ganti rugi melalui pendekatan musyawarah serta koordinasi lintas instansi, hingga akhirnya seluruh lahan TPU dapat disertifikasi atas nama pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembenahan sistem pendataan aset tanah secara terpadu dan transparan untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Pemeberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari maka Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif.]]>
