Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unizar Law Review
Firzhal Arzhi Jiwantara
Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Abdurrasyid; Siti Hasanah; Firzhal Arzhi Jiwantara
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.9

Abstract

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan batu bara dan mineral menimbulkan banyak kontroversi salah satunya terkait penambahan Pasal 169A, dimana pasal tersebut menjelaskan terkait dengan jaminan perpanjangan melalui izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bagi pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang akan habis masa berlakunya. Selain itu, Pasal 169A melalui IUPK tidak serta merta diberikan tetapi ada juga pertimbangan-pertimbangan sesuai yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang. Adapun rumusan masalah yang diangkat melalui penelitian ini yaitu wilayah izin usaha pertambangan khusus berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dimana penelitiannya melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya tolak belakang antara Pasal 169A dan Pasal 169B dimana belum jelas kepastian hukum dari IUPK sebagai kelanjutan kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) atas penolakan oleh mentri yang bersangkutan bagi pemohon perpanjangan kontak.
Co-Authors Abdurrasyid Siti Hasanah