<![CDATA[Rokok merupakan produk legal yang berdampak besar terhadap Kesehatan publik. Di tengah meningkatnya prevalensi perokok muda, regulasi iklan rokok menjadi instrumen penting dalam politik hukum suatu negara. Indonesia dan Australia memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam mengatur iklan rokok, mencerminkan orientasi politik hukum masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan regulasi iklan rokok serta menganalisis politik hukum pengaturan iklan rokok di Indonesia dan Australia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum tertulis dengan menelaah asas, doktrin, norma, serta teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas struktural dalam kerangka hukum kedua negara, di mana Indonesia melalui PP Nomor 109 Tahun 2012 menerapkan pendekatan pembatasan limitatif seperti pengaturan jam tayang dan zonasi namun tetap melegalkan eksistensi promosi tembakau sebagai konsekuensi dari akomodasi kepentingan ekonomi. Sebaliknya Australia telah menggeser paradigma hukumnya ke arah denormalisasi total industri tembakau melalui ratifikasi FCTC dan implementasi legislasi kemasan polos (plain packaging) serta pelarangan iklan di seluruh spektrum media. Analisis komparatif ini mengungkapkan bahwa perbedaan mekanisme regulasi tersebut bersumber dari perbedaan kedudukan state obligation terhadap kesehatan publik dalam tata hukum masing-masing negara. Kata Kunci: Hukum; Iklan; Politik; Regulasi; Rokok.]]>
