Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Digital Dalam Kegiatan Bisnis (Studi Kasus Di Idola Bencoolen) Rohan Manatanael Panjaitan; Uswatun Hasanah; Marlinah Marlinah
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2603

Abstract

The purpose of this study is to determine the use of digital contracts in business in Idol, Bengkulu. This study uses empirical legal methods to discuss the problem of electronic contracts. Its relevance is verified using the Civil Code, qualitative interviews, and observations. The results of the study indicate that several businesses in Bengkulu use electronic contracts for their digital business activities. The parties who make the contract are free to determine the form of the contract made, but they are bound by the provisions of the main contract and are regulated by law, namely by agreement of the parties who make the contract. Electronic contracts are valid and legally binding.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Bagi Polisi yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Bengkulu Richardo Antolin; Marlinah Marlinah; Addy Chandra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.959

Abstract

Bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu legal aid yang berarti bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, dan legal assistance yang mencakup bantuan hukum baik secara gratis maupun berbayar. Keberadaan bantuan hukum sangat penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian ini membahas pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri bagi anggota yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polda Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perkap tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, di mana anggota Polri yang terlibat KDRT wajib melapor dan mendapatkan pendampingan dari Bidkum, namun pelaksanaannya masih terhambat karena korban, yaitu istri, tidak melapor sehingga kasus tidak dapat diproses.
Transformasi Perjanjian Kerja Di Era Society 5.0 Marlinah Marlinah; Yetniwati Yetniwati
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2085

Abstract

Society 5.0 merupakan konsep social masyarakat dengan mengintegrasikan dunia nyata dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola perjanjian kerja di era Society 5.0. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi pola perjanjian kerja seiring dengan perkembangan era society 5.0 memicu adanya rekonstruksi hukum perjanjian kerja mengenai bentuk perjanjian kerja. Hubungan kontraktual dalam perjanjian kerja berawal dari adanya perbedaan kepentingan kemudian dilakukan mekanisme yang memberikan suatu prestasi yang proporsional sehingga terwujudnya keadilan bagi para pihak. Era society menuntut professional ketenagakerjaan sehingga perjanjian kerja yang hadir haruslah perjanjian kerja professional yang mengedepankan asas proporsionalitas guna mewujudkan keadilan. Transformasi pola kerja akibat digitalisasi ini berdampak positif bagi perusahaan yaitu lebih efisien dari segi waktu dan kecanggihan teknologi, tenaga sumber daya manusia unggul yang akan terseleksi oleh sistem sesuai dengan kebutuhan, perusahaan akan memilih SDM berkualitas yang memiliki keahlian khusus dan terkoneksi dengan inovasi teknologi digital yang ada. Perjanjian kerja merupakan elemen yang sangat penting akan lahirnya hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan.
Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Terhadap Pelanggaran Kontrak Kerja Perusahaan (Studi Kasus Sport Station) Tasya Aryfka Putri; Uswatun Hasanah; Marlinah Marlinah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1803

Abstract

This research aims to identify the forms of employment contract violations that occur at Sport Station and to analyze the effectiveness of legal protection available to employees, especially those bound by Fixed-Term Employment Agreements (PKWT). The research method used is empirical legal research with a socio-legal approach, combining document analysis with in-depth interviews involving employees, company representatives, and the Manpower Office of Bengkulu City. The study found various violations of PKWT provisions, including the absence of contract copies, verbal contract extensions, unilateral termination of employment, and neglect of normative employee rights such as social security and leave. Although legal protection is normatively available through labor regulations and industrial dispute resolution mechanisms, its effectiveness remains limited due to structural barriers, low legal literacy among workers, and unequal bargaining power between employees and employers. These findings reinforce legal protection theory, justice theory, and critical legal theory, all of which highlight the imbalance of power in the world of work. This study recommends strengthening labor law enforcement, providing effective internal grievance mechanisms, and increasing legal education for workers. Keywords: Legal protection, employment contract, PKWT, labor law.