Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Hukum Dalam Sektor Umkm Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional Novita Anggie Sihombing
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i2.2807

Abstract

This study aims to analyze the existing legal policies supporting the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as a driver of the national economy. MSMEs play a crucial role in job creation, poverty reduction, and enhancing economic competitiveness. Despite various government policies to promote MSMEs, such as easing licensing and access to financing, this sector still faces numerous challenges, including legal obstacles that hinder development. This research uses the literature study method to gather information from relevant sources, aiming to identify effective legal policies and propose improvements. The study results indicate that more responsive legal policies and better coordination between stakeholders can enhance the effectiveness of MSME support. Legal policy reform based on the real needs of MSMEs is necessary to strengthen their contribution to the national economy.
Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Arnold Rezon; Dominggus Ferdinan; Hendri Kenuwiarja; Yehezkiel Montolalu; Rusdinah Rusdinah; Seselia Ongso; Novita Anggie Sihombing
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 2 (2025): September 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i2.5579

Abstract

Sengketa larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa mencerminkan ketegangan antara kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan aturan perdagangan internasional di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia menerapkan kebijakan ini guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional, sementara Uni Eropa menilai langkah tersebut sebagai hambatan perdagangan yang melanggar Pasal XI GATT 1994. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, yang dalam keputusannya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap berpegang pada argumentasi bahwa kebijakan ini sesuai dengan Pasal XX (g) GATT 1994 yang memperbolehkan pembatasan ekspor demi konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis terhadap regulasi internasional dan kebijakan nasional terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dalam sengketa di WTO, strategi hilirisasi tetap dapat dipertahankan melalui pendekatan lain, termasuk diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan proteksionisme sumber daya dengan kewajiban dalam perdagangan internasional, serta potensi strategi hukum yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.