Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Korupsi terhadap tata kelola risiko (risk governance) pada Credit Union (CU) dalam konteks ekonomi regional di Indonesia. CU sebagai lembaga keuangan berbasis komunitas memainkan peran penting dalam memperkuat inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sehingga pemahaman mengenai faktor sosial dan kelembagaan yang memengaruhi stabilitasnya menjadi krusial. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif-eksplanatori melalui model regresi data panel, penelitian ini mengombinasikan dimensi lintas wilayah dan waktu terhadap 45 CU aktif di berbagai provinsi selama periode 2018–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kredit (Non-Performing Loan/NPL), yang berarti bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam aspek pendidikan dan literasi keuangan, berkontribusi terhadap penurunan risiko keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan kapasitas pengetahuan yang lebih baik cenderung memiliki perilaku keuangan yang lebih hati-hati dan disiplin dalam pengelolaan pinjaman. Sebaliknya, Indeks Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko kredit, menandakan bahwa meningkatnya korupsi di suatu wilayah berpotensi melemahkan pengawasan internal CU, menurunkan kepercayaan anggota, dan meningkatkan moral hazard. Analisis interaksi antara IPM dan Indeks Korupsi mengungkapkan bahwa dampak positif peningkatan IPM terhadap penurunan risiko menjadi kurang efektif di wilayah dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan integritas kelembagaan berperan secara komplementer dalam memperkuat tata kelola risiko dan ketahanan CU di tingkat regional, serta menjadi kunci bagi keberlanjutan sistem keuangan mikro di Indonesia.