Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Journal of Law, Society and Living Norms
Widya Wahyu Utami
Universitas Borobudur
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penanganan Sengketa Tanah dalam Kajian Kebutuhan Pengadilan Khusus Pertanahan di Indonesia Widya Wahyu Utami; Zainal Arifin Hoesein
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5896

Abstract

Penanganan sengketa yang lambat, berlarut-larut, dan sering kali tidak konsisten oleh peradilan umum telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pertanahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terarah dan responsif. Pengadilan khusus pertanahan atau agraria dipandang sebagai solusi yang mampu menghadirkan proses penyelesaian yang lebih spesifik, cepat, dan sesuai dengan karakteristik perkara pertanahan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi penanganan sengketa pertanahan yang saat ini ditangani melalui peradilan umum, analisis terhadap urgensi normatif pembentukan pengadilan khusus pertanahan, serta perumusan desain ideal pengadilan khusus tersebut dalam sistem peradilan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui Peradilan Umum masih sangat tidak efektif dan bersifat fragmentatif. Ketidakefektifan tersebut tercermin dari absennya spesialisasi hakim di bidang agraria serta adanya konflik yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan proses penyelesaian yang berlarut-larut. Karena itu, pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan menjadi urgensi kelembagaan yang penting untuk mendukung keberhasilan Reforma Agraria. Desain ideal pengadilan khusus ini perlu mengadopsi model konsolidasi yurisdiksi, dilengkapi majelis hakim yang memiliki spesialisasi agraria, serta didukung oleh hukum acara yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kompleksitas perkara pertanahan. Dengan demikian, reformasi peradilan dalam penyelesaian sengketa pertanahan bertujuan untuk menciptakan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana, dan berkeadilan substantif, sekaligus memperkuat kewenangan eksekusi demi menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak pertanahan masyarakat.
Legal Analysis of Artificial Intelligence Utilization in The Formation of Authentic Deeds Under Indonesian Notarial Law Widya Wahyu Utami; Ratih Agustin Wulandari
Journal of Law, Society and Living Norms Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Norma Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advancements in artificial intelligence (AI) had introduced new forms of automation into legal services, including notarial practice. This research examined the extent to which AI could be utilized in the formation of authentic deeds without violating the formal requirements stipulated under Indonesian law. Using a normative legal research methodology supported by a statute and conceptual approach, this study analyzed the Civil Code, the Notary Office Law, and the Electronic Information and Transactions Law, alongside recent scholarly literature. The findings showed that AI had no legal standing as a public official, could not verify the legal capacity or free will of the parties, and could not fulfill mandatory procedural requirements such as physical presence, reading of the deed, and witnessing. AI was therefore limited to administrative and analytical support, including drafting templates, conducting legal research, and managing electronic documents. The study concluded that the use of AI in creating authentic deeds remained legally impermissible, as the validity of such deeds depended on human supervision and direct involvement of a notary as mandated by statutory provisions.
Co-Authors Ratih Agustin Wulandari Zainal Arifin Hoesein