<![CDATA[Perkembangan ekonomi digital di Indonesia mendorong munculnya berbagai model bisnis berbasis teknologi yang sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi pengguna. Data pribadi telah bertransformasi menjadi aset ekonomi strategis yang digunakan untuk personalisasi layanan, analisis perilaku konsumen, serta monetisasi berbasis data. Di sisi lain, intensitas pemanfaatan data tersebut meningkatkan risiko pelanggaran privasi, kebocoran data, dan ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) serta implikasi hukumnya terhadap model bisnis digital di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach) serta dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP menetapkan prinsip legalitas, pembatasan tujuan, transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi, sekaligus memperkuat hak subjek data serta kewajiban pengendali dan prosesor data. Ketentuan tersebut membawa konsekuensi langsung terhadap struktur dan strategi model bisnis digital, khususnya yang berbasis personalisasi, profiling, dan integrasi data lintas layanan. UU PDP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak privasi, tetapi juga membentuk standar baru tata kelola bisnis digital melalui penerapan perlindungan data sejak tahap perancangan sistem dan penguatan manajemen risiko kepatuhan. Dengan demikian, keberlanjutan bisnis digital di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha mengintegrasikan perlindungan data pribadi ke dalam strategi bisnisnya. Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, UU PDP, Bisnis Digital]]>
