Andriyani
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Andriyani
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dan mengukur tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode tahun anggaran 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan melalui pengukuran rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis share and growth, pemetaan kemampuan keuangan daerah, serta penghitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah yang tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang belum optimal. Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi, sehingga kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas. Meskipun demikian, rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan analisis kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada tingkat kemampuan keuangan yang masih rendah dengan potensi peningkatan kapasitas fiskal. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD serta penguatan pengelolaan keuangan daerah sebagai strategi peningkatan kemandirian fiskal dalam mendukung keberlanjutan otonomi daerah.