Syarifah Ummu Kalsum
Institut Agama Islam Negeri Kendari

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Peran Polresta Kendari Dalam Penanggulangan Kejahatan Pembusuran dari Perspektif Fiqih Siyasah Syarifah Ummu Kalsum
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v4i2.6070

Abstract

Rangkaian kejahatan yang semakin meresahkan bagi masyarakat membutuhkan peran yang optimal dari pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan dan rasa aman dari segala tindak kejahatan yang bisa saja terjadi. Tugas kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Penelitian ini berangkat dari semakin maraknya kejahatan pembusuran di wilayah Polresta Kendari.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 1) peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran di Kota Kendari dan 2) tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran.Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris.Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pembusuran di Kota Kendari.Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2023 di Kantor Polresta Kendari. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran di Kota Kendari sudah dilaksanakan dengan upaya preventif dan represif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat dan  2) Fiqih siyasah terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembusuran terlihat dari peran kepolisian dalam menegakkan amar ma`ruf nahi mungkar dan mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan khusus.