Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Dalam Meningkatkan Kelengkapan Prasarana Sekolah Di SD Negeri 006 Teluk Pandan Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur Nurul Afifah Ainun; Ramdanil Mubarok; Jumrianah
Jurnal Pelita Manajemen Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2025): Jurnal Pelita Manajemen Pendidikan
Publisher : Yayasan Pelita Negri Belantaraya, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan dana BOSP, mengevaluasi keberhasilan penggunaan dana BOSP, dan mengidentifikasi kendala dan tantangan utama dalam pengelolaan dana BOSP di SD Negeri 006 Teluk Pandan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terakhir, peneliti menggunakan uji kredibilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana BOSP di SDN 006 Teluk Pandan, menerapkan mekanisme yang sistematis dalam perencanaan dan penggunaan dana. sekolah mengadakan rapat perencanaan anggaran yang melibatkan seluruh guru untuk mengevaluasi kondisi Prasarana serta menetapkan prioritas kebutuhan yang mendesak. Pengalokasian dana ini diarahkan untuk pembangunan ruang kelas baru, pemenuhan Prasarana, serta penyediaan fasilitas pendukung yang menunjang proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan anggaran, prosedur administrasi yang kompleks, serta fluktuasi harga barang Meskipun demikian, pihak sekolah berupaya mengelola dana tersebut secara efektif agar tetap dapat meningkatkan fasilitas pendidikan bagi siswa.
Penerapan Prinsip Wakalah Bil Ujrah pada Pembayaran KRS Melalui Tokopedia: Perspektif Fiqh Muamalah Elga Putri Asri; Ramdanil Mubarok; Jamila Jamila
Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN) Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jurbisman.v4i3.1806

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi sistem pembayaran pada berbagai sektor, termasuk layanan administrasi pendidikan tinggi. Salah satu bentuk implementasinya adalah pembayaran Kartu Rencana Studi (KRS) melalui platform digital Tokopedia. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, mekanisme tersebut perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait penerapan prinsip wakalah bil ujrah. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembayaran KRS melalui Tokopedia, mengidentifikasi penerapan prinsip wakalah bil ujrah dalam transaksi tersebut, serta menilai kesesuaiannya berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di STAI Sangatta. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap sepuluh mahasiswa program weekend, serta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran KRS melalui Tokopedia dilaksanakan melalui tahapan pembuatan tagihan pada Sistem Informasi Akademik, input kode pembayaran, pemilihan metode pembayaran, dan konfirmasi transaksi secara digital. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi bagi mahasiswa. Dari perspektif fiqh muamalah, transaksi telah memenuhi unsur-unsur wakalah bil ujrah karena terdapat pemberi kuasa (muwakkil), penerima kuasa (wakil), objek yang diwakilkan, serta imbalan jasa yang disepakati secara transparan. Dengan demikian, praktik pembayaran KRS melalui Tokopedia dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah selama memenuhi asas amanah, kejelasan akad, dan transparansi biaya.