Rutiana Dwi Wahyunengseh
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerimaan Inovasi Pembayaran Digital dalam Pelayanan Kesehatan Jesika Zarasita Rambe; Rutiana Dwi Wahyunengseh; Asal Erlin Mulyadi
Jurnal Ners Vol. 10 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v10i1.53788

Abstract

The development of digital technology has driven significant transformation in healthcare services, including in the aspect of service payment systems. Digital payment innovations, such as QR code-based cashless payments, digital wallets, and mobile banking, are seen as important components in realizing efficient, transparent, and patient-oriented healthcare services. This study aims to comprehensively examine the acceptance of digital payment innovations in healthcare services through a literature review approach. The results show that global healthcare services are moving towards a digital-first system that integrates telemedicine, electronic health records (EHR), artificial intelligence (AI), and digital payment systems into a single service ecosystem. Digital payments play an important role in improving administrative efficiency, speeding up transactions, and supporting the integration of clinical and financial services. The acceptance of digital payment innovations is influenced by ease of use, perceived benefits, trust and security, and supporting infrastructure conditions, especially in the aftermath of the COVID-19 pandemic. However, challenges such as cybersecurity risks, digital literacy gaps, and dependence on technological infrastructure remain barriers to implementation. Keywords: digital payments, healthcare services, digital health, innovation acceptance.
Literasi dan Partisipasi Masyarakat Mendukung Kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Analisis Komunikasi Kebijakan di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo) Fitria Dewi Kirana; Rutiana Dwi Wahyunengseh
Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94907

Abstract

Sebagai upaya menangani dampak COVID-19 terutama di pedesaan, Pemerintah menetapkan penggunaan Dana Desa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial. Dana Desa direalokasi sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena pandemi COVID-19 dan juga belum mendapat bantuan apapun. . Dalam konteks masyarakat desa yang belum terbiasa dengan platform media sosial dan pertemuan online, tentu mengalami tantangan khusus untuk strategi komunikasi publik terkait isu COVID-19 di masa COVID-19.Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti menilai bahwasannya masih ada celah antara literasi, partisipasi masyarakat dan juga komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di level desa. Tujuan dari penelitian ini menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi respon partisipasi masyarakat terhadap kebijakan Penguatan Resiliensi Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 berdasar literasi informasi yang dimiliki. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan wawancara, observasi, kuisioner semi terbuka, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Informan penelitian adalah aparatur desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini diperoleh bahwasannya komunikasi kebijakan menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Strategi komunikasi kebijakan yang baik dan tepat menciptakan pemahaman yang mendalam oleh masyarakat dan hal tersebut mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam suatu proses kebijakan. Terdapat beberapa hambtan dalam komunikasi kebijakan yang dihadapi oleh Pemerintah desa yakni sikap pelaksana kebijakan yang kurang kooperatif dan tidak transparan dalam penentuan calon penerima BLT Dana Desa dan program PKTD dan juga komunikasi yang kurang baik antarperangkat desa dalam ketidakselarasan pemberian informasi yang dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat.
Analisis Kuadran Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Sri Endah Wulandari; Rutiana Dwi Wahyunengseh
Wacana Publik Vol 4, No 2 (2024): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v4i2.94912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kebumen berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial. Mengingat fenomena kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dalam kehidupan karena sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten memiliki jumlah yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Sehingga menjadi penting untuk melakukan penelitian terkait kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan analisis kuadran. Adapun analisis kemiskinan tersebut berbasis pada Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kebumen. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Kemiskinan, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam mengumpulkan datanya, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder dari Kementerian Sosial yang dirilis melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.