<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana bantuan sosial (bansos) bertransformasi dari instrumen kesejahteraan negara menjadi sarana kekuatan politik dalam kontestasi Pemilu Padang 2024. Secara normatif, bansos dirancang untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, namun dalam praktiknya sering bersinggungan dengan kepentingan elektoral sehingga memunculkan wilayah abu-abu antara kebijakan sosial yang legal dengan praktik politik uang yang terselubung. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah dokumen APBD Kota Padang, peraturan perundang-undangan terkait bansos dan pemilu, laporan kelembagaan, jurnal akademik, serta pemberitaan media mengenai distribusi bantuan menjelang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi lonjakan anggaran bansos pada tahun 2023 tahun pra-pemilu yang diikuti penurunan drastis pada 2024, mencerminkan pola pre-electoral resource mobilization. Penyaluran bansos yang terkonsentrasi pada bulan November-Desember semakin menegaskan adanya strategi distribusi yang beririsan dengan momentum politik. Pola tersebut bekerja melalui relasi pemerintah, relawan politik, dan pemilih sehingga menciptakan persepsi timbal balik yang menyerupai mekanisme politik uang meskipun tidak eksplisit. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa bansos dapat berfungsi sebagai kekuatan politik yang efektif dan menjadi bentuk vote-buying terselubung yang sulit ditangkap secara hukum namun kuat secara sosiologis. Temuan ini memperkuat urgensi regulasi pengawasan bansos menjelang pemilu dan pentingnya memisahkan dengan jelas peran negara sebagai pemberi kesejahteraan dari kepentingan elektoral aktor politik.]]>
