Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Inovasi Digital Kebijakan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2025 Asiza, Salwa Ghaisani Nur; Manggalou, Singgih
Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced Vol. 4 No. 1 (2026): Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and A
Publisher : Yayasan Sagita Akademia Maju

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61579/future.v4i1.730

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pendidikan telah menjadi agenda strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik serta pola difusi inovasi digital bidang pendidikan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2023-2025 dengan menggunakan teori difusi Everett Rogers. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder berupa 116 entri inovasi digital pendidikan yang dihimpun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur. Data dianalisis melalui proses kategorisasi jenis inovasi, tahapan inovasi, serta pemetaan atribut inovasi meliputi keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, keterujian, dan keterlihatan hasil. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah inovasi digital pendidikan dari tahun ke tahun, yaitu 3 inovasi pada tahun 2023, 37 inovasi pada tahun 2024, dan 76 inovasi pada tahun 2025. Sebagian besar inovasi termasuk dalam kategori inovasi pelayanan publik dan berada pada tahap penerapan, yang menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi dalam sistem sosial pendidikan di Jawa Timur. Difusi Inovasi dipengaruhi terutama oleh keunggulan relatif, kesesuaian dengan kebutuhan layanan pendidikan, serta keterlihatan hasil inovasi yang mudah diamati. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam pemetaan inovasi digital pendidikan di tingkat daerah serta memperkuat pemahaman mengenai proses adopsi inovasi digital dalam organisasi sektor publik.