<![CDATA[Abstract This study analyzes the implementation of bad debt deduction among members of the Kopmart Consumer Cooperative at Tanjungpura University and identifies the causes of failure in this mechanism. Non-performing loans significantly affect the cooperative’s financial stability and member trust. The research employs an empirical legal method with a descriptive-analytical approach, collecting data through interviews with cooperative administrators and members as well as library studies. The findings indicate that the failure of deductions results from internal factors such as weak administration and supervision, and external factors involving members’ deliberate actions to divert their salaries to other accounts to avoid repayment obligations. This situation leads to an increase in uncollectible receivables and decreased liquidity. As a resolution, the cooperative employs persuasive approaches, credit restructuring, and legal enforcement in accordance with Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The study emphasizes the importance of balancing kinship principles with legal firmness to maintain cooperative stability and sustainability. Keywords: Cooperative, Non-Performing Loan, Debt Deduction, Legal Protection, Kopmart Tanjungpura University. Abstrak Penelitian ini menganalisis pelaksanaan pemotongan piutang kredit macet terhadap anggota Koperasi Konsumen Kopmart Universitas Tanjungpura serta mengidentifikasi faktor penyebab kegagalannya. Permasalahan kredit macet berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan dan kepercayaan anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan pemotongan disebabkan oleh faktor internal seperti lemahnya administrasi dan pengawasan, serta faktor eksternal berupa perilaku anggota yang sengaja mengalihkan gaji ke rekening lain untuk menghindari kewajiban pembayaran. Dampak dari kondisi ini adalah meningkatnya piutang tak tertagih dan menurunnya likuiditas koperasi. Sebagai solusi, koperasi menempuh langkah-langkah persuasif, restrukturisasi kredit, dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara asas kekeluargaan dan ketegasan hukum guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan koperasi. Kata Kunci: Koperasi, Kredit Macet, Pemotongan Piutang, Perlindungan Hukum, Kopmart Universitas Tanjungpura]]>
