<![CDATA[Abstract The trade of thrift shoes or imported second-hand footwear has become increasingly popular in Indonesia, particularly among young consumers seeking affordable fashion alternatives. However, the widespread distribution of thrift shoes that do not meet health standards poses legal concerns, especially in relation to consumer protection. Products that are not properly sterilized and potentially contaminated with fungi, bacteria, or harmful substances may endanger consumer health and violate their rights to safety, comfort, and proper information as stipulated by law. This research aims to analyze the legal protection of consumers in the trade of thrift shoes that fail to meet health standards and to examine the legal responsibilities of business actors under the prevailing laws and regulations. This study uses a normative juridical approach, employing statutory, conceptual, and case-based methods, with secondary data sources from legal literature, regulations, and relevant case decisions. The results of the study indicate that the trade of non-sterilized thrift shoes contradicts the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 36 of 2009 on Health, and Law No. 7 of 2014 on Trade. Business actors may be held civilly, administratively, and criminally liable for selling goods that cause harm or pose risks to consumers. Moreover, the ineffectiveness of government oversight and the low public awareness of product safety issues have worsened the circulation of unsafe thrift footwear. Keywords: Consumer Protection, Thrift Shoes, Health Standards, Business Liability, Second-Hand Trade Abstrak Perdagangan sepatu thrift atau sepatu bekas impor semakin marak di Indonesia seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk fesyen berbiaya rendah. Namun, maraknya peredaran sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Produk yang tidak steril dan berpotensi membahayakan kesehatan, seperti mengandung jamur atau bakteri, dapat merugikan konsumen dan melanggar hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perdagangan sepatu thrift yang tidak memenuhi standar kesehatan serta meninjau tanggung jawab pelaku usaha menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, serta sumber data sekunder berupa literatur hukum, regulasi, dan putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan sepatu thrift yang tidak melalui proses sterilisasi atau tidak sesuai dengan standar kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pelaku usaha dapat dikenai tanggung jawab perdata, administratif, hingga pidana apabila terbukti memperdagangkan barang yang merugikan atau membahayakan konsumen. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan kurangnya kesadaran konsumen turut memperparah peredaran sepatu thrift yang tidak aman. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Sepatu Thrift, Standar Kesehatan, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perdagangan Bekas]]>
