Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Komang Edy Dharma Saputra
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEPEMILIKAN RUMAH TUNGGAL ORANG ASING DI INDONESIA DALAMPERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN I Gede Yuda Sedana Putra; I Nyoman Suandika; I Kadek Dedy Suryana; Komang Edy Dharma Saputra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/5zg9rq95

Abstract

In Indonesia, regulations regarding land are regulated in the Basic Agrarian Law, namely Law Number 5 of 1960. In principle, the Basic Agrarian Law, namely Law Number 5 of 1960, regulates the prohibition of land ownership by foreign nationals. This is a reflection of the principle of nationalism as stipulated in Article 21 Paragraph (1), which states that only Indonesian citizens can have property rights. The spirit of nationalism emphasized in Article 21 Paragraph (1) has given Indonesian citizens full rights to manage the earth and outer space without discriminating between men and women as well as fellow Indonesian citizens, both original and descendants resulting from a marriage that legitimate. Furthermore, when examined in more depth regarding the matter above, the essence of Article 21 Paragraph (1) in the Basic Agrarian Law aims to maintain that land remains the property of the state or Indonesian Citizens, because if the land is controlled by foreigners legally full or with a tendency to be long, it is feared that people's welfare will decrease in the management of land
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KREDIT USAHARAKYAT (KUR) AA Gde Putra Arjawa; Komang Edy Dharma Saputra; Kadek Dedy Suryana
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/2y5vd232

Abstract

Kredit Usaha Rakyat merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman tanggal 9 Oktober 2007 tentang Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin, dan Perbankan. Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui Askrindo dan Jamkrindo. BPD Bali Cabang Negara juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, dari Kredit usaha rakyat yang disalurkan ada beberapa kredit yang mengalami kredit macet yang ditaksir sekitar 6 -7 nasabah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab kredit macet pada KUR di BPD Cabang Negara dan Penyelesaian Kredit Macet pada KUR di BPD Cabang Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dilakukan karena adanya kesenjangan antara das sollen dengan das sein, dalam hal ini bahwa Kredit Usaha Rakyat yang diberikan kepada masyarakat diharapkan tidak bermasalah tetapi ternyata ada yang mengalami permasalahan khusunya dalam pengangsuran kredit. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah faktor penyebab kredit Usaha Rakyat macet adalah 1. Usaha yang dijalankan mengalami penurunan omzet karena beberapa hal seperti pengelolaan usaha yang kurang baik, pesaing usaha. 2. Usaha mengalami kebangkrutan atau sudah tidak berjalan lagi. 3. Dan nasabah perusahaannya mengalami force majeure. Penyelesian kredit macet dilakukan dengan beberapa cara yakni : 1) Rescheduling (penjadwalan ulang), 2) Reconditioning (persyaratan ulang), 3) Restructuring (rekstrukturisasi).
TATA CARA PENYITAAN DAN PELELANGANSERTA PERLINDUNGAN BARANG MILIK WAJIB PAJAK Komang Edy Dharma Saputra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 2 No. 2 (2019): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/e52awh12

Abstract

Pembinaan perpajakan perlu terus ditingkatkan, apabila tidak dibina mengakibatkan anggota masyarakat Wajib Pajak kurang bertanggung jawab dan kurang ikut berperan serta dalam memikul beban negara dan dalam mempertahankan kelangsungan program pembangunan nasional. Untuk lebih meningkatkan peran serta wajib pajak dalam penerimaan negara disektor pajak diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum pajak nasional, dengan tujuan lebih menegaskan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih menggerakkan segenap kemampuan kita melalui peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan, menyederhanakan sistem perpajakan yang meliputi jenis pajak, perhitungan pajak cara pembayaran pajak dan laporan pajak, membenahi aparatur perpajakan baik yang menyangkut tata kerja, disiplin kerja maupun mental petugas pajak, beban pajak yang makin adil dan wajar, sehingga di satu pihak mendorong Wajib Pajak dengan kesadarannya membayar pajak dan dilain pihak wajib pajak baru semakin meningkat. Undang – Undang perpajakan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan saat ini di pergunakan UU No.16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983. UU No.36 Tahun 2008 merupakan perubahan atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU No.42 Tahun 2009 merupakan perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dalam praktek jika dilakukan lelang, barang yang dilelang harganya bisa lebih rendah dari harga normal. Hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak karena hara bendanya dijual di bawah harga pasar. Apalagi suatu hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu meminta kembali barang yang telah dilelang, sebab sudah menjadi milik pemenang lelang berdasarkan risalah lelang. Untuk hal itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas pelaksanaan sita dan lelang tersebut. Wajib Pajak/Penanggung Pajak mempunyai hak upaya hukum atas pelaksanaan sita dan lelang dimaksud.
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DALAM JUAL BELI TANAHSEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI Komang Edy Dharma Saputra
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/myh84468

Abstract

Penelitian dengan tema pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah sebagai akibat wanprestasi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana prosedur pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah sebagai akibat wanprestasi, serta (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah yang dilandasi wanprestasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan analisis dengan menafsirkan perundangundangan dan mengkaji lebih jelas makna yang tedapat di setiap pasal. Hasil penelitian (1) prosedur pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah sebagai akibat wanprestasi dapat mengajukan gugatan di pengadilan umum serta PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), (2) akibat hukum terhadap pembatalan sertipikat hak milik dalam jual beli tanah yang dilandasi wanprestasi pihak yang merasa dirugikan berhak mendapat perlindungan hukum serta memperoleh ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.
Co-Authors AA Gde Putra Arjawa I Gede Yuda Sedana Putra I Kadek Dedy Suryana I Nyoman Suandika Kadek Dedy Suryana