Gusti Ayu Kade Komalasari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HAK KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASINGYANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA Ni Made Sumerti Asih; Gusti Ayu Kade Komalasari
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/20dkn568

Abstract

For Indonesians and Indonesian legal entities, various land rights can be granted such as Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, and Hak Guna Usaha, but for foreigners and foreign legal entities can only be granted Hak Use. Indonesian legal entities may be granted property rights for certain legal entities, such as socio-religious legal entities, foundations, cooperatives. The problem studied is that foreigners who are domiciled in Indonesia have the right to own a residential or residential house in Indonesia and the legal consequences if there is a violation of the ownership of a residential or residential house by a foreigner domiciled in Indonesia. According to Law Number 1 of 2011 concerning Housing and residential areas, Article 52 paragraph (1) states that foreigners can inhabit or occupy houses by means of Lease Rights or Use Rights. For a place to live, foreigners can rent houses owned by Indonesians or if they want to build their own houses, it is possible to control and use the land in question with Lease Rights or Use Rights. If the land in question is Indonesian-owned land, it can be with rental rights for buildings or use rights (Article 41 and 44 of the UUPA) and the legal consequences of violating the ownership of residential or residential houses by foreigners domiciled in Indonesia are legal consequences in the form of birth , change, or disappearance of a certain legal relationship and legal consequences in the form of sanctions, which are not desired by the legal subject. The legal consequence in the form of birth, change, or disappearance of a certain legal relationship is that since the right is requested either directly with the deed of release and deed of transfer of rights, then a new legal relationship is born, namely the transfer of rights or since the foreigner signs the deed of release and deed of transfer of rights. then at that time the party who gets the right or a foreigner becomes the legal owner.
PENYELESAIAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATASTANAH YANG MENGANDUNG CACAT HUKUM Gusti Ayu Kade Komalasari
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 1 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/1422k320

Abstract

Perjanjian jual beli tanah yang mengandung cacat, yang penyelesaiannya di luar pengadilan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan memusyawarahkan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli di luar pengadilan ini. Para pihak dapat meminta bantuan aparat desa (Kepala Desa atau Lurah), pengacara maupun notaris. Penyelesaian perjanjian jual beli yang mengandung cacat di luar pengadilan dapat dilakukan dengan jalan damai, artinya antara pihak penjual dengan pihak pembeli berdamai. Mengenai cacat tersebut, apabila cacatnya terdapat unsur tipu muslihat, maka pihak yang merasa ditipu dalam hal ini pembeli berhak menuntut ganti rugi kepada pihak penjual dan pihak penjual berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli atau obyek jual beli tersebut dikembalikan kepada pihak penjual dan disertai memberikan ganti rugi akibat tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak penjual tersebut. Penyelesaian perjanjian jual beli yang mengandung cacat tersebut yaitu dengan jalan damai disini para pihak berdamai dengan membuat akta perdamaian. Apabila cacat tersebut akibat adanya tipu muslihat dari salah satu pihak, dalam hal ini oleh pihak penjual maka pihak pembeli dapat menuntut ganti rugi. Artinya berdamai dengan pemberian ganti rugi oleh pihak penjual, dan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau penyelesaian secara perdamaian atau kekeluargaan tidak tercapai, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan