<![CDATA[Latar Belakang: Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia selama dua dekade terakhir sebagian besar dipengaruhi oleh paradigma New Public Management (NPM), yang menekankan efisiensi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas berbasis kontrak. Namun, literatur akuntansi sektor publik internasional menunjukkan pergeseran penting menuju New Public Governance (NPG), yang memandang penciptaan nilai publik sebagai hasil dari interaksi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam jejaring tata kelola. Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk memperkenalkan NPG sebagai kerangka konseptual alternatif dalam akuntansi sektor publik Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, artikel ini membandingkan implikasi NPM dan NPG terhadap desain akuntabilitas, pengukuran kinerja, dan peran informasi akuntansi dalam kebijakan publik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digunakan semata sebagai ilustrasi kebijakan untuk menunjukkan bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan publik dapat dirancang secara berbeda ketika kebijakan dijalankan dalam kerangka NPM maupun NPG.Hasil Penelitian: Analisis konseptual menunjukkan bahwa pendekatan NPM cenderung menghasilkan sistem akuntansi yang berorientasi pada kepatuhan, efisiensi biaya, dan pelaporan output, sementara pendekatan NPG menuntut perluasan peran akuntansi ke arah fasilitasi kolaborasi, akuntabilitas relasional, dan pengukuran nilai publik.Keaslian/Kebaruan Penelitian: Artikel ini berargumen bahwa pengenalan NPG membuka ruang riset baru dalam akuntansi sektor publik Indonesia, khususnya dalam pengembangan sistem akuntabilitas, audit, dan pelaporan kinerja yang lebih adaptif terhadap kompleksitas kebijakan publik.]]>
