<![CDATA[Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Banyaknya wilayah yang Tidak Memiliki Menara BTS Menurut Provinsi dan Penerimaan Sinyal Telepon Selulardi Indonesia adalah 5098 wilayah. Kendala yang dihadapi dalam mendorong penetrasi mobile broadband adalah kondisi geografis wilayah, kondisi sumber daya yang minim, kondisi keuangan operator seluler yang menunjukan keuntungan/revenue yang kurang baik dan masih kurangnya regulasi pendukung baik dari pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan biaya yang tinggi dalam pembangunan jaringan telekomunikasi. Penyediaan layanan mobile broadband atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah-daerah non-komersial dan 3T yang masih dalam keadaan tidak terlayani. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa peluang implementasi teknologi Open RAN dari aspek regulasi. Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dipakai untuk analisis dari aspek regulasi. Metode ini diharapkan akan mampu membantu pengambil kebijakan dalam implementasi teknologi Open RAN dan sebagai landasan perlu atau tidaknya membentuk regulasi baru. Pada penelitian ini, target responden adalah Regulator, Vendor, Operator, dan Sistem Integrator yang berperan sebagai stakeholder telekomunikasi. Menilik pada idealisasi tersebut, penelitian ini fokus pada pertanyaan perlu dibuat regulasi dalam proses implementasi teknologi Open RAN di Indonesia yang diharapkan akan membantu memberikan dampak positif bagi transformasi digital]]>
