<![CDATA[Perhutanan Sosial telah dipromosikan sebagai instrumen kebijakan strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan negara sekaligus mendukung penghidupan masyarakat perdesaan. Namun, dalam praktiknya, kontribusinya terhadap pembangunan desa masih bersifat parsial dan belum terinstitusionalisasi secara memadai. Policy paper ini mengkaji tantangan struktural yang mendasari implementasi Perhutanan Sosial di Indonesia, dengan perhatian khusus pada fragmentasi tata kelola, ketidaksinkronan sistem perencanaan, serta lemahnya integrasi antara Perhutanan Sosial dan perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan analisis kebijakan kualitatif yang bersandar pada telaah regulasi, dokumen perencanaan, dan evaluasi kebijakan, tulisan ini menunjukkan bahwa tidak terintegrasinya Perhutanan Sosial dalam instrumen perencanaan desa formal—yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)—membatasi kapasitas desa untuk mendukung kegiatan bernilai tambah, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta menjamin distribusi manfaat yang akuntabel. Akibatnya, Perhutanan Sosial masih beroperasi terutama sebagai program sektoral kehutanan, alih-alih sebagai komponen integral pembangunan perdesaan. Tulisan ini mengajukan tiga alternatif kebijakan dan menilainya menggunakan kerangka Multi-Criteria Policy Assessment (MCPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi Perhutanan Sosial ke dalam perencanaan pembangunan desa merupakan opsi kebijakan yang paling layak dan paling kokoh secara kelembagaan. Pendekatan ini selaras dengan mandat Kementerian Desa, memanfaatkan instrumen perencanaan yang telah tersedia, serta mengandung risiko tata kelola yang relatif lebih rendah. Dengan demikian, integrasi Perhutanan Sosial dalam perencanaan desa diidentifikasi sebagai strategi kelembagaan yang fundamental untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai instrumen pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.]]>
