<![CDATA[ABSTRACT The implementation of Smoke-Free Zones (KTR) at Kambang Iwak Family Park (KIF) Palembang, based on Regional Regulation No. 7 of 2009, still faces serious challenges in community compliance. This research aims to analyze the root causes of smoker non-compliance and formulate the most effective policy alternatives. Through field observations and interviews, it was found that 100% of smokers were unaware of the KTR status at KIF and had never received a warning from officers. The analysis compared four policy alternatives: a Geo-Tagging System, the construction of smoking areas, visual signage rearrangement, and social campaigns. Evaluation results using William N. Dunn's criteria indicate that the Geo-Tagging System is the most optimal alternative for enhancing supervision effectiveness. The primary recommendation is the integration of digital mapping technology in Satpol PP patrols to identify violation hotspots precisely. The implementation of this policy is expected to create healthy public spaces and support Palembang's vision as a family-friendly city. ABSTRAK Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Kambang Iwak Family Park (KIF) Palembang berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2009 masih menghadapi kendala serius dalam kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar masalah ketidakpatuhan perokok dan merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif. Melalui observasi lapangan dan wawancara, ditemukan bahwa 100% perokok tidak mengetahui status KTR di KIF dan tidak pernah mendapatkan teguran dari petugas. Analisis dilakukan dengan membandingkan empat alternatif kebijakan: Sistem Geo-Tagging, pembangunan smoking area, penataan visual signage, dan kampanye sosial. Hasil evaluasi menggunakan kriteria William N. Dunn menunjukkan bahwa Sistem Geo-Tagging merupakan alternatif yang paling optimal untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi utama penelitian ini adalah pengintegrasian teknologi pemetaan digital dalam patroli Satpol PP guna mengidentifikasi titik rawan pelanggaran secara presisi. Implementasi kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang sehat dan mendukung visi Kota Palembang sebagai kota layak huni bagi keluarga.]]>
