Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati Harahap, Imam Amalda Rizki; Siagian, Abdhy Walid; Amira, Nada; Ananda, Mohamad Aflah Muna; Annisa, Salina Nur; Sapulette, Edwieg Eka Putra
UNES Law Review Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ckvdj459

Abstract

Proses perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Pati telah memicu gerakan demonstrasi yang muncul diakibatkan dari perdebatan aktor-aktor pemerintah daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati), dan masyarakat perihal substansi serta hasil akhir kebijakan di daerah Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan, fokus pada tataran norma-norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam arti luas, doktrin-doktrin pakar hukum, dan putusan pengadilan dan menganalisis makna setiap sumber hukum normatif, baik sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar penelitian secara konsepsional. Penelitian ini ditujukan untuk melihat analisis yang komprehensif terhadap pengaruh dan kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar maksimal 250% yang berdampak pada pengabaian kedaulatan rakyat sehingga mengakibatkan demonstrasi publik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta melanggar konsep kesepakatan negara melalui teori kedaulatan rakyat, dan teori kontrak sosial.
Elite Victimization: A Positivist Victimology Analysis of the August 2025 Looting of Official Homes in the Frame of Social Media Framing Ananda, Mohamad Aflah Muna; Al Asyih, Faizul Kamali
Ius Poenale Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/ip.v6i2.4715

Abstract

The looting of state officials’ residences represents a distinct form of social conflict in which political elites become victims of collective violence. This study analyzes how officials’ actions and policies contributed to victim precipitation during the August 2025 looting and how social media framing transformed this process into perceived moral legitimacy. Using a juridical–normative method with qualitative analysis of victimology theory, legal norms, and academic literature, the study finds that officials retain legal victim status but are socially perceived as contributing to their victimization through unpopular policies and controversial public conduct. This contribution is mediated and amplified by social media framing, which shapes public opinion and reframes looting as a form of “social correction.” The findings confirm the relevance of positivist victimology in the digital era while highlighting the role of digital platforms in constructing victimization. The study recommends integrating victimological perspectives into victim protection policies and strengthening ethical public communication by state officials.