<![CDATA[Konsep pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Sahardjo menekankan bahwa pidana penjara bukan semata-mata sebagai bentuk penderitaan akibat hilangnya kebebasan, melainkan sebagai sarana pembinaan untuk membentuk narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, peredaran dan pengendalian narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban yang berpotensi menghambat tujuan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Blok Pengendali Narkoba (BPN) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai strategi penanggulangan pengendalian narkoba dari dalam lapas, ditinjau melalui teori sekuritisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural dan petugas yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan BPN merupakan bentuk respons institusional terhadap ancaman eksistensial berupa pengendalian narkotika oleh narapidana, yang diposisikan sebagai isu keamanan prioritas. Implementasi BPN didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan administratif di tingkat wilayah. Meskipun secara konseptual penerapan BPN mencerminkan proses sekuritisasi sebagaimana dikemukakan oleh Ole Wæver, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan operasional. Dengan demikian, BPN dapat dipahami sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem pengamanan lapas, namun memerlukan optimalisasi sarana, prasarana, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna meningkatkan efektivitas penanggulangan pengendalian narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.]]>
