Arifki Dimas Sulistianto
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Perancangan Sistem Informasi Arsip Tabbayun Produk Pengadilan (Si-Ardian), Dengan Metode Prototype, Studi Kasus: Pengadilan Agama Klungkung Arifki Dimas Sulistianto; A.A. Istri Ita Paramitha; I Gst. Agung Pramesti Dwi Putri
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi Vol. 7 No. 3 (2026): Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (Januari - Februari 2026)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jemsi.v7i3.7399

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) sangat bergantung pada peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai salah satu upaya transformasi digital, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi digitalisasi administrasi perkara di lingkungan peradilan, termasuk pada Pengadilan Agama Klungkung. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pengelolaan arsip permohonan bantuan pengambilan produk pengadilan di luar yurisdiksi (Tabbayun Produk). Proses pengarsipan yang dilakukan secara manual menyebabkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam penelusuran data arsip, sehingga berdampak pada efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Arsip Tabbayun Produk Pengadilan (Si-Ardian) sebagai solusi digital dalam pengelolaan arsip di Pengadilan Agama Klungkung. Metode yang digunakan adalah Prototype, yang memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan umpan balik langsung dari pengguna. Hasil perancangan menunjukkan bahwa Si-Ardian dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pencarian arsip, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, penerapan sistem ini diharapkan mendukung pembangunan Zona Integritas, khususnya pada Area IV (Penguatan Akuntabilitas Kinerja), dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.