Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
RAHIM, Abdul
FISIP Universitas Tanjungpura
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PARALEL DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA APRILA, SALENDRI; RAHIM, Abdul; Martoyo, Martoyo
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentangPartisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jalan Paralel di Kecamatan Pontianak Kota. Masalah yang ditelitiberupa tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, juga masyarakat yang belum mengambil keputusan untuk menyerahkan lahannya dan kesepakatan tentang tali asih dengan pihak pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengananalisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff(dalam Dwiningrum2011:61-63) yang terdiri dari ; 1)Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan musyawarah  belum optimal dalam musyawarah dan pengambilan keputusan terkait pembebasan jalan Paralel; 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Masyarakatbelum setuju terkait dengan tali asih, dan ada beberapa masyarakat tidak hadir musyawarah; 3)Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, masih belum optimalsebab pembangunan jalanbelum selesai tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah memanfaatakan; 4) Partisipasi dalam evaluasi, masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan dan penolakan terhadap program. Rekomendasi dalam penelitian ini agar sebaiknya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmelakukan pendekatanulang kepada masyarakat dan mengharuskan masyarakat terlibat dengan perencanaan pembangunan jalan paralel karena tanggapan dan penolakan itu akan menjadi tolak ukur pihak dinas agar mencapai kesepakatan. Agar masyarakat mau menyerahkan lahannya untuk dijadikan jalan paralel sehingga pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan.
IMPLEMENTASIPROGRAM DESA MANDIRI DALAM PEMBINAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DI DESA TIMPUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU BORDUS, RONI WILI; Yohanes, Yulius; RAHIM, Abdul
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3215

Abstract

Tujuan penelitian adalah ingin mendiskripsikan dan menganalisis tahap pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi pada proses implementasi program desa mandiri dalam Implementasi Program Desa Mandiri Dalam Pembinaan Sistem Keamanan LingkunganDi Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Jones (dalam Widodo (2010:46) bahwa variabel berhasilnya suatu implementasi kebijakan adalah:1) Pengorganisasian : kesimpulannya penelitian dalam pembinaan awak pos keamanan lingkungan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sudah terlaksana, namun belum maksimal, terutama dalam pembentukan Satgas Polda Kalbar Personil dalam menjalankan tiga kegiatan seperti selaku pengungkit (Ketahanan Sosial Bidang Keamanan), selaku penyelaras (Ketahan Lingkungan) dan selaku pelengkap (Semua Aspek Ketahanan selain pengungkit dan penyelaras).2) Interpertasi : kesimpulannya yaitu interpertasi implementasi program desa mandiri sudah terlaksana, namun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan proses sosialisasi melalui transmisi atau penyaluran informasi kurang jelasnya diterima awak pos siskamling, sehingga tidak semua masyarakat mengetahui atau memahami program tersebut.3) Aplikasi : kesimpulannya sudah terlaksana tetapi belum maksimal, seperti: ketercukupan tenaga pelaksana, kewenangan sebagai otoritas atau legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan masih terbatas maka kekuatan para implementor dalam melaksanakan program desa mandiri dalam pembinaan awak pos siskamling  dimata masayarakat kurang sesuai dengan Perkap. Rekomendasi untuk kedepannya proses aplikasi atau penerapan dapat berjalan secara maksimal maka perlu adanya keberadaan poskamling yang diawaki dan dilengkapi dengan personil yang mampu serta sarana prasarana yang memadai dan penerapan pola siskamling yang modern, sehingga terbentuknya sistem keamanan lingkungan yang memadai.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA PONTIANAK CERY1, KRISTOPHER BOSCO; Rusdiono, Rusdiono; Rahim, Abdul
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3180

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari OJones (2006:89) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Keempat indikator implementasi tersebut terdiri dari: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah Sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS sudah sangat memadai seperti alat scrining, obat-obatan, alat medis habis pakai, serta alat kerja lengkap sebagai penunjang kerja dalam Kesekretariatan.; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah Komisi Penanggulangan AIDS tidak terlalu mempublis kegiatan mereka dalam sosialisasi karna terdapat stigma negatif oleh pemuka agama dan BNN; 3) Aplikasi, kesimpulannya pengaplikasianya masih saja terdapat hambatan seperti stigma yang buruk terhadap pengidap HIV/AIDS; 4) Implikasi, kesimpulannya adalah pentingnya sosialisasi tentang pemahaman khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pontianak. Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi  penelitian ini dari segi interprestasi adalah Komisi Penanggulangan AIDS melalukan izin dan kompromi terlebih dahulu dengan pemuka agama diwilayah tempat melakukan sosialisasi.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN PARALEL DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA APRILA, SALENDRI; Martoyo, Martoyo; RAHIM, Abdul
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3221

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentangPartisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Jalan Paralel di Kecamatan Pontianak Kota. Masalah yang ditelitiberupa tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang, juga masyarakat yang belum mengambil keputusan untuk menyerahkan lahannya dan kesepakatan tentang tali asih dengan pihak pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengananalisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat dari Cohen dan Uphoff(dalam Dwiningrum2011:61-63) yang terdiri dari ; 1)Partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan musyawarah  belum optimal dalam musyawarah dan pengambilan keputusan terkait pembebasan jalan Paralel; 2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, Masyarakatbelum setuju terkait dengan tali asih, dan ada beberapa masyarakat tidak hadir musyawarah; 3)Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan, masih belum optimalsebab pembangunan jalanbelum selesai tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah memanfaatakan; 4) Partisipasi dalam evaluasi, masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan dan penolakan terhadap program. Rekomendasi dalam penelitian ini agar sebaiknya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangmelakukan pendekatanulang kepada masyarakat dan mengharuskan masyarakat terlibat dengan perencanaan pembangunan jalan paralel karena tanggapan dan penolakan itu akan menjadi tolak ukur pihak dinas agar mencapai kesepakatan. Agar masyarakat mau menyerahkan lahannya untuk dijadikan jalan paralel sehingga pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan.
Co-Authors APRILA, SALENDRI BORDUS, RONI WILI CERY1, KRISTOPHER BOSCO Martoyo Martoyo, Martoyo Martoyo, Martoyo Rusdiono, Rusdiono Yohanes, Yulius